NARASIBALI.COM, BADUNG – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong penguatan ketahanan dan daya saing industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) di Provinsi Bali melalui peningkatan kualitas intermediasi, penguatan tata kelola, dan perluasan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Upaya tersebut sejalan dengan peran strategis BPR/S dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan Evaluasi Kinerja BPR/S Wilayah Provinsi Bali Tahun 2026 yang mengangkat tema “Penguatan Kinerja BPR dan Akses
UMKM Menuju Ekonomi Bali Berkelanjutan” di Nusa Dua, Badung, Selasa (3/11/2026). Kegiatan ini menjadi forum evaluasi perkembangan industri sekaligus memperkuat sinergi antara OJK, pelaku industri, dan pemangku kepentingan daerah dalam mengoptimalkan kontribusi BPR/S terhadap perekonomian Bali.
Kepala OJK Provinsi Bali, Parjiman dalam sambutannya menyampaikan bahwa BPR dan BPRS memiliki posisi strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah karena kedekatannya dengan masyarakat dan pelaku UMKM. Keunggulan tersebut perlu dioptimalkan melalui penyaluran kredit dan pembiayaan produktif yang sesuai dengan karakteristik usaha serta kebutuhan masyarakat, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko yang baik.
Parjiman juga menyampaikan bahwa perekonomian Provinsi Bali menunjukkan pertumbuhan sebesar 5,78 persen (yoy) pada triwulan II 2026, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29 persen (yoy). Struktur ekonomi Bali yang ditopang oleh sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, pertanian, kehutanan dan perikanan, serta transportasi dan pergudangan memberikan peluang bagi BPR/S untuk memperluas pembiayaan pada sektor-sektor produktif yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas ekonomi masyarakat.
Penguatan Intermediasi dan Kualitas Industri BPR/S
Sejalan dengan perkembangan tersebut, kinerja industri BPR/S di Provinsi Bali hingga September 2026 juga menunjukkan pertumbuhan positif. Total aset mencapai Rp22,81 triliun atau tumbuh 2,01 persen (yoy), penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp18,22 triliun atau tumbuh 1,75 persen (yoy), dan penyaluran kredit sebesar Rp14,17 triliun atau tumbuh 5,66 persen (yoy) sehingga mendorong peningkatan rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) menjadi 77,73 persen, yang mencerminkan optimalisasi fungsi intermediasi BPR/S dalam mendukung kebutuhan pembiayaan masyarakat dan pelaku UMKM di Bali. Di sisi permodalan, ketahanan BPR/S di Provinsi Bali masih terjaga dengan baik.
Hal tersebut tercermin dari Capital Adequacy Ratio (CAR) yang tercatat sebesar 28,66 persen, meningkat dibandingkan posisi September 2025 sebesar 27,66 persen dan berada di atas rata-rata nasional. Sementara itu, kualitas aset BPR/S di Provinsi Bali juga menunjukkan perbaikan yang cukup positif. Rasio Non-Performing Loan (NPL) gross pada September 2026tercatat sebesar 11,27 persen, membaik dibandingkan posisi September 2025 yang sebesar 14,88 persen.
Dalam paparan evaluasi kinerja BPR/S Provinsi Bali, Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Kantor OJK Provinsi Bali, Adityo Pamudji, menyampaikan bahwa perbaikan kinerja industri perlu diikuti peningkatan kualitas intermediasi dan pengelolaan risiko secara lebih menyeluruh. Meskipun penyaluran kredit tumbuh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan DPK, pertumbuhan tersebut masih lebih banyak didorong oleh segmen non-UMKM.
Hingga September 2026, kredit UMKM tercatat sebesar Rp6,67 triliun atau 47,10 persen dari total kredit BPR/S di Bali, dengan pertumbuhan 1,59 persen (yoy). Angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan pertumbuhan kredit non-UMKM sebesar 9,56 persen (yoy). Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan orientasi pembiayaan kepada UMKM, khususnya usaha mikro dan kecil yang memiliki potensi untuk berkembang dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian lokal.
Adityo juga menyoroti sejumlah risiko yang perlu mendapat perhatian industri, terutama pengelolaan Agunan yang Diambil Alih (AYDA) dan kredit sindikasi. Hingga September 2026, AYDA BPR/S Bali tercatat sebesar Rp1,48 triliun atau meningkat 11,99 persen (yoy). Sementara itu, kredit sindikasi mencapai Rp1,48 triliun atau tumbuh 23,69 persen (yoy), dengan rasio NPL sebesar 18,82 persen. Kondisi tersebut memerlukan penguatan proses analisis pembiayaan, penilaian agunan, pemantauan proyek, dan pengendalian konsentrasi risiko.
Dari sisi penguatan kelembagaan, jumlah BPR/S yang belum memenuhi ketentuan modal inti minimum menurun dari 40 BPR/S pada Desember 2020 menjadi 5 BPR/S pada September 2026. Dari 10 grup kepemilikan yang menjadi perhatian konsolidasi, sebanyak 6 grup telah menyelesaikan proses konsolidasi, sedangkan 4 grup lainnya masih dalam proses. Perkembangan ini menunjukkan kemajuan penguatan struktur industri, namun tetap memerlukan komitmen pemegang saham dalam memenuhi ketentuan permodalan dan menyelesaikan konsolidasi.
Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, OJK mendorong BPR/S untuk memprioritaskan perbaikan kualitas aset berdasarkan kondisi riil debitur, mempercepat penyelesaian AYDA, meningkatkan disiplin pengelolaan kredit sindikasi, menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) berdasarkan potensi pasar yang realistis, serta memperkuat permodalan dan integritas kelembagaan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan ketahanan industri sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap BPR/S.
Perluasan Akses Keuangan dan Penguatan Ekonomi Daerah
Dalam sambutannya, Parjiman juga menegaskan pentingnya penguatan peran BPR/S terhadap wilayah operasionalnya sebagaimana arah kebijakan dalam Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPRS (RP2B) 2024–2027. Amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) menempatkan UMK dan masyarakat di wilayah operasional sebagai fokus utama pelayanan BPR/S. Dengan kedekatan terhadap pelaku usaha lokal, BPR/S memiliki peluang untuk memperluas inklusi keuangan dan menjangkau kelompok masyarakat yang belum memperoleh akses pembiayaan secara optimal.
Untuk mendukung penguatan peran tersebut, kegiatan evaluasi turut menghadirkan narasumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, dan Bappeda Provinsi Bali. Ketiga instansi tersebut memberikan perspektif mengenai perkembangan ekonomi, potensi sektor usaha, arah pembangunan daerah, serta peluang penguatan kapasitas dan digitalisasi BPR/S. Perspektif tersebut diharapkan dapat membantu industri mengidentifikasi peluang pasar dan mengembangkan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan perekonomian daerah.
Pengembangan BPR/S juga diharapkan selaras dengan prinsip keberlanjutan dan nilai kearifan lokal Bali melalui filosofi Tri Hita Karana, yang menekankan keseimbangan hubungan antara manusia, lingkungan, dan kehidupan sosial kemasyarakatan. Dengan demikian, kegiatan usaha BPR/S tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan dan profitabilitas, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, penguatan ekonomi lokal, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
OJK Provinsi Bali akan terus memperkuat pengawasan berbasis risiko, meningkatkan kapasitas kelembagaan, serta mendorong konsolidasi dan penguatan permodalan BPR dan BPRS. Upaya tersebut juga didukung melalui perluasan sinergi dan kolaborasi dengan Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Perbarindo, serta pemangku kepentingan lainnya, termasuk melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Bali.
Melalui penguatan kinerja, penerapan tata kelola yang baik, dan pengelolaan risiko secara berkelanjutan, OJK berharap BPR dan BPRS dapat tumbuh menjadi lembaga keuangan yang berintegritas, tangguh, dan berdaya saing. Dengan demikian, BPR dan BPRS diharapkan semakin mampu memperluas akses pembiayaan bagi UMKM serta mendukung pertumbuhan ekonomi Bali yang inklusif dan berkelanjutan. tha/nbc
