NARASIBALI.COM, DENPASAR – Pasca Musyawarah Daerah (Musda) Forum Bela Negara Republik Indonesia (FBN RI) Kota Denpasar, yang berlangsung 1 Pebruari 2025, jajaran pengurus yang dibentuk ramai-ramai mengundurkan diri. Hal ini terjadi akibat pelaksanaan dan mekanisme Musda dinilai tidak demokratis dan melanggar konstitusi AD/ART dan tidak adanya musyawarah mufakat.
“Hasil Musda FBN RI Kota Denpasar cacat hukum dan mencederai demokrasi,” kata Nyoman Mahardiana, pada Minggu 2 Pebruari 2025. Mahardiana yang merupakan sejak awal membidani lahirnya FBR RI Kota Denpasar merasa kecewa dalam menentukan figure ketua terlalu dipaksakan.
Pengunduran diri Nyoman Mahardiana yang juga salah satu pentolan persiapan Musda juga diiiikuti Ketut Rena dalam struktur kepengurusan yang dibentuk oleh formatur di Ketuai Ida Bagus Putu Parta itu juga diikuti oleh Nyoman Suardana yang telah banyak memberi kontribusi nyata pada pelaksanaan Muda.
Pengunduran diri juga dilakukan oleh I Wayan Supartha, sebagai Ketua Panitia Musda sekaligus inisiator FBN RI Kota Denpasar. Kendati pun Dalam struktur yang dibentuk Tim Formatur didudukan sebagai salah satu Wakil Ketua dirinya merasa berdosa kalau sistem dan mekanisme Pemilihan Ketua tidak menerima aspirasi yang berkembang saat Musda.
“Saya sangat prihatin kalau organisasi masyarakat yang besar ini dibiarkan seperti ini akan merusak tatatanan demokrasi sehingga akan menjadi contoh pada kabupaten lain di Bali. Karena saya kurang bisa menerima cara-cara ‘licik’ seperti itu, saya cabut pada hari itu juga,” tegas Wayan Supartha, yang mengaku sudah banyak mengenyam pahit manisnya berorganisasi.
Pengunduran dirinya sebagai pengurus bukan semata-mata karena jabatan, tetapi merasa tidak nyaman dalam situasi dan kondisi yang terjadi. “Saya bukan gila jabatan. Banyak ormas yang melamar saya ikut bergabung tetapi saya mencari kenyamanan dan menegakkan etika berdemokrasi,” tegasnya lagi.
Musda FBN RI Kota Denpasar yang meng-goal-kan I Putu Gopal Hartawan sebagai ketua terkesan dipaksakan dan disetting. Peserta Musda yang mengajukan intruksi pun tak ditanggapi sehingga Musda hanya sekadar ‘stemple’ untuk ketua terpilih.
Melihat kondisi ini, kata Mahardina lagi, dirinya tidak bangga dengan jabatan sebagai Ketua kalau sistemnya mencederai demokrasi musyarawah mufakat.
Kendati hasil Musda kisruh, jajaran pengurus yang mengundurkan diri, tetap memberi selamat, karena musda sudah berjalan sesuai harapan dan dijadikan contoh di Bali. Ini pun diakui secara langsung oleh Ketua DPW FBN RI Bali, Ida Bagus Putu Parta dan salah jajaran pengurus DPW FBN RI Bali Ibu Cantiari. Namun sayang, keputusasnya dinilai cacat hukum.
Ketut Rena dan Nyoman Suardana serta Wayan Supartha, berharap FBN RI Kota Denpasar mampu menghasilkan program diamanatkan AD/ART, hasilnya nyata, bela negara dan prorakyat. red/nbc
