NARASIBALI.COM, SEMARAPURA – Menyikapi persoalan itu Wakil Sekretaris Jenderal DPP MKGR, I Dewa Made Widiasa Nida, menyayangkan sikap Sugawa Korry yang dinilai justru memperkeruh suasana dengan memainkan “drama politik” di tengah persoalan tunggakan hutang partai.
Seperti diketahui, somasi dilayangkan oleh seorang pengusaha bibit durian asal Jembrana, I Gusti Kade Wiyasa dari UD Bakti Pertiwi, yang mengklaim belum menerima pembayaran atas pengadaan bibit durian untuk kegiatan Partai Golkar Bali. Ironisnya, somasi ini sampai dilayangkan dua kali, mengindikasikan kelalaian serius dalam penyelesaian kewajiban.
“Ini bukan soal fitnah internal, tapi persoalan riil akibat kelalaian dan ingkar janji. Somasi adalah bentuk peringatan hukum yang sah,” ujar politisi yang akrab disapa Dewa Nida tersebut kemarin sore.
Ia menilai, upaya Sugawa Korry untuk tampil sebagai penyelamat dengan mengklaim akan melunasi hutang menggunakan dana pribadi justru menunjukkan sikap pongah dan menutup-nutupi kesalahan pengelolaan.
“Kalau sejak awal transparan dalam mengelola dana partai, tidak perlu ada drama seperti ini. Dana bantuan keuangan partai dari pemerintah bisa dipakai membiayai program pendidikan politik seperti pembagian bibit, namun ternyata tidak dilakukan dengan benar,” kritiknya.
Dalam rapat koordinasi internal Partai Golkar Bali pada 25 April 2025 lalu, Sugawa Korry sempat meminta jajaran DPD Golkar Jembrana untuk ikut menanggung hutang tersebut. Namun, Ketua DPD Golkar Jembrana I Made Suardana bersama fraksi menolak, menegaskan bahwa kegiatan itu adalah program provinsi, bukan kabupaten.
Penolakan itu membuat Sugawa Korry tidak punya pilihan selain melunasi tunggakan sendiri untuk menghindari eskalasi hukum lebih lanjut. Namun Dewa Nida mengingatkan, pelunasan dengan cara mencicil pun tidak menutup fakta bahwa persoalan ini berakar dari lemahnya tata kelola organisasi.
“Ini bukan sekadar soal membayar. Ini soal moral dan tanggung jawab. Seharusnya Sugawa Korry berani meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat dan kader Golkar Bali,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa ini bukan kasus pertama. Sebelumnya, di bawah kepemimpinan Sugawa Korry, Golkar Bali sempat tersandung kasus serupa terkait pembelian sembako di Tabanan yang belum dibayar kepada pengusaha kecil.
“Setiap kali ada masalah, selalu tunggu viral dulu baru bergerak. Ini memperlihatkan ketidakbecusan dalam memimpin,” tambah Dewa Widiasa Nida. Sebagai bagian dari pertanggungjawaban moral di akhir masa jabatannya, Sugawa Korry didorong untuk melakukan refleksi diri dan menunjukkan sikap ksatria, bukan sekadar menyusun narasi penyelamatan diri kesannya. sug/nbc
