NARASIBALI.COM, DENPASAR – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kota Denpasar akan menggelar talkshow pariwisata bertajuk “Menakar Dampak Pangkalan LNG terhadap Pariwisata Kota Denpasar”, pada Senin (16/6/2025) bertempat di Kampus STB Runata, Jalan Tukad Badung, Denpasar.
Talkshow akan menghadirkan narasumber yang kompeten di bidang pariwisata, diantaranya Guru Besar Pariwisata Universitas Udayana, Prof. Dr. Drs. I Nyoman Sunarta, MSi. Selain itu, diskusi akan makin menarik dengan hadirnya narasumber praktisi pariwisata yakni I Made Mendra Astawa, S.Tr.Par., M.Tr. Par, Ngurah Paramartha, serta pelaku pariwisata Yosep Yulius Diaz.
Tema yang diangkat dalam talkshow berangkat dari latar belakang Denpasar sebagai ibu kota Provinsi Bali memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan pariwisata Bali secara menyeluruh. Namun belakangan ini, wacana akan direalisasikan pembangunan serta operasional pangkalan LNG di wilayah pesisir Kota Denpasar menimbulkan berbagai respon dari masyarakat, pelaku industri pariwisata, serta aktivis lingkungan.
Di satu sisi, kehadiran LNG dianggap sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan energi yang bersih dan efisien. Namun disisi lain, muncul kekhawatiran terhadap potensi dampaknya terhadap daya tarik pariwisata, lingkungan pesisir, serta kenyamanan wisatawan dan masyarakat lokal.
Talkshow ini diselenggarakan sebagai wadah diskusi terbuka yang menghadirkan para pihak terkait untuk memberikan pandangan yang seimbang, ilmiah, dan strategis mengenai isu ini. Diharapkan kegiatan ini dapat memperkuat sinergi dan memberikan rekomendasi kebijakan yang solutif dan berkelanjutan.
Talkshow yang akan dipandu oleh Ketua Divisi Kebijakan dan Diskusi Publik SMSI Kota Denpasar, Arnoldus Dhae ini, akan menyediakan ruang diskusi publik yang sehat dan konstruktif tentang keberadaan pangkalan LNG di Denpasar. Serta Menggali potensi dampak terhadap sektor pariwisata dari berbagai perspektif: lingkungan, ekonomi, sosial, dan budaya.
Sementara itu, Ketua SMSI Denpasar Igo Kleden berharap diskusi juga akan mendorong transparansi informasi dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik. Terlebih mampu merumuskan rekomendasi kepada pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait. tha/nbc
