Tuesday, August 19, 2025
HomeBerita UtamaRPJMD Semesta Berencana 2025-2029, Pemda Klungkung Fokuskan 56 Program Prioritas

RPJMD Semesta Berencana 2025-2029, Pemda Klungkung Fokuskan 56 Program Prioritas

NARASIBALI.COM, SEMARAPURA – Bupati Klungkung Made Satria menyampaikan Ranperda tentang RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Klungkung Tahun 2025-2029 padaRapat Paripurna DPRD Klungkung, dipimpin Ketua DPRD KLungkung Anak Agung Gde Anom, Senin (28/7/2025).

Bupati Satria menjelaskan bahwa dokumen RPJMD ini merupakan penjabaran dari visi-misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025–2030, dengan visi: “Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru Menuju Klungkung Mahottama (Maju, Harmonis, Tentram, dan Makmur).”

Hal itu dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Dokumen ini menjadi landasan utama dalam merumuskan arah pembangunan Kabupaten Klungkung untuk lima tahun ke depan, yang mencerminkan aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan daerah.

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut di atas, dirumuskan 20 (dua puluh) misi yang dikelompokan ke dalam 5 bidang prioritas yaitu bidang pendidikan, Kesehatan dan Sumber Daya Manusia; Penanggulangan Kemiskinan, Tata Kelola Pemerintahan, Kelestarian Lingkungan dan Bidang Pariwisata dan Budaya.

“Bidang-bidang prioritas tersebut dirumuskan untuk menjawab berbagai isu strategis yang masih menjadi tantangan besar bagi pembangunan di Kabupaten Klungkung,” ujar Bupati Made Satria.

Lebih jauh menurutnya isu strategis yang dihadapi Kabupaten Klungkung yaitu pemerataan dan mutu pendidikan belum optimal Kualitas kesehatan belum optimal Kualitas dan daya saing SDM tenaga kerja masih rendah pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana belum optimal Kapasitas dan pelayanan air bersih belum optimal Kapasitas dan kualitas sarana prasarana wilayah kurang memadai Penurunan kemiskinan dan perlindungan sosial belum optimal.

“Untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut, dirumuskan 13 sasaran yang dijabarkan melalui 56 program prioritas Bupati dan 14 program prioritas RPJMD. Program-program tersebut selanjutnya diimplementasikan melalui program perangkat daerah yang terintegrasi dan terukur,” ujarnya lebih lanjut.

Dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Klungkung Tahun 2025-2029, Kabupaten Klungkung juga memberikan perhatian khusus pada peningkatan kualitas infrastruktur pelayanan dasar, penyelesaian permasalahan sampah, percepatan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan perekonomian daerah. 

Pemerintah Daerah dalam 5 tahun kepemimpinan I Made Satria dan Tjok Surya Putra sebagai Bupati dan Wakil Bupati Klungkung Tahun 2025-2030 berkomitmen untuk mempercepat perbaikan infrastruktur jalan dan layanan air bersih. 

Dalam penanggulangan kemiskinan, selain melanjutkan program Universal Health Coverage melalui pendanaan kepesertaan BPJS Kesehatan, juga akan dilengkapi dengan pemberian jaminan social ketenagakerjaan kepada pekerja rentan seperti petani, nelayan, pekerja serabutan yang tidak memiliki sumber penghasilan tetap dari pemberi kerja.  

Optimalisasi pengelolaan sampah juga merupakan salah satu fokus utama yang kita kerjakan secara tuntas untuk menjaga kelestarian lingkungan, meningkatkan kebersihan dan kenyamanan yang akan mendukung perkembangan pariwisata.

Dalam upaya meningkatkan perekonomian focus adalah mendorong pengembangan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan dengan didukung oleh ekonomi kreatif berbasis sumber daya local, pertanian dan perikanan serta pengembangan industri pengolahan yang mampu memberikan nilai tambah bagi produksi daerah. Fokus-fokus ini merupakan satu kesatuan untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, harmonis, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Klungkung. 

Untuk menjamin pelaksanaan program-program prioritas pada fokus-fokus tersebut, maka perlu didukung ketersediaan anggaran yang memadai. Untuk itu dibutuhkan percepatan peningkatan pendapatan asli daerah dan keberanian untuk mengupayakan pendanaan kegiatan alternatif.

 Peningkatan porsi belanja pegawai akibat kebijakan pengangkatan ASN di Tahun 2025, harus diimbangi oleh kemampuan kita untuk meningkatkan pendapatan, sehingga daerah mampu menjaga kemampuan mendanai kegiatan-kegiatan prioritas yang kita agendakan.

Selain itu, prasyarat yang harus disediakan adalah adanya birokrasi profesional, melayani dan adaptif. Birokrasi yang dibutuhkan adalah birokrasi yang mampu bergerak cepat mengatasi permasalahan bukan lagi yang kaku, lamban dan tidak solutif. 

“Hal ini juga menjadi focus utama yang akan kita benahi dalam lima tahun terakhir sehingga pelayanan publik di Klungkung menjadi mudah, cepat dan murah.semoga Rapat Paripurna Dewan terkait Ranperda tentang RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Klungkung Tahun 2025-2029 ini berjalan lancar dan dapat menghasilkan persetujuan bersama,” pungkasnya.  sug/nbc

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -


Most Popular

Recent Comments