Monday, August 18, 2025
HomeBerita UtamaFraksi Hanura Sodok Bupati Klungkung terkait Adanya Perbedaan Perlakuan Tenaga P3K dari...

Fraksi Hanura Sodok Bupati Klungkung terkait Adanya Perbedaan Perlakuan Tenaga P3K dari Jalur R2,3. Buda Parwata Minta Statusnya Disamakan

NARASIBALI.COM, SEMARAPURA – Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) DPRD Kabupaten Klungkung dalam sidang Paripurna, Senin, 28 Juli 2025, menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan terhadap Rancangan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Klungkung tahun 2025-2029.

Fraksi Partai Hanura DPRD Kabupaten Klungkung, melalui Juru bicaranya Wayan Buda Parwata menyampaikan terima kasih telah memberikan kesempatan kepada Fraksi Partai Hanura DPRD Kabupaten Klungkung untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi.

Mengawali penyampaiannya Wayan Buda Parwata menyinggung momentum penyusunan RPJMD Semesta Berencana ini harus dimanfaatkan sebagai kesempatan emas untuk menyusun agenda pembangunan yang benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat Kabupaten Klungkung sebagai sebuah kabupaten yang memiliki wilayah selain wilayah daratan juga memiliki wilayah kepulauan seperti Nusa Penida. 

“Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesenjangan pembangunan antar wilayah kecamatan yang nampak masih cukup tinggi terutama menyangkut fasilitas pendidikan dan kesehatan serta nampak belum meratanya upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga berdampak pada  rendahnya  indeks pelayanan dasar bagi warga masyarakat,” ujar Buda Parwata.

Fraksi Hanura berharap dimasa yang akan datang Bupati mampu menjawab permasalahan -permasalahan yang ada dimasyarakat serta menjadi wujud nyata dari Visi Misi yang pernah disampaikan pada saat kampanye sebagai calon sehingga seluruh lapisan masyarakat bisa menikmati hasil pembangunan yang ada.

“Pemerintah Daerah hendaknya mampu menyusun strategi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan prinsip  peningkatan  kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Klungkung. Setrategi apa yang akan ditempuh Pemerintah daerah  dalam menumbuhkan iklim  investasi dan peningkatan  indikator  pembangunan manusia  serta kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan , reformasi birokrasi dan kemandirian  keuangan daerah?,” ungkapnya.

Menurut Buda, mencermati kondisi saat ini masih banyak warga Klungkung dengan katagori masyarakat kurang mampu yang   tidak memilik rumah tempat tinggal yang layak huni, karena itu sudah sepatutnya Pemerintah Daerah wajib hadir memberikan prioritas bantuan sebagai pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, dan membantu kelompok pengerajin kecil dalam memperlancar usaha demi untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.

Dalam rangka mendukung Visi Misi Bupati, kami sangat mengharapkan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk memberikan santunan kecelakaan kerja terutama bagi pekerja miskin yang mengalami musibah kecelakaan. Hal ini dimaksudkan memberikan perhatian dan menjadi kepedulian pemerintah daerah terhadap kelompok masyarakat kecil / masyarakat miskin yang sangat membutuhkan.

“Menjadi dilema ketika niat baik Pemerintah untuk mengangkat tenaga honorer daerah menjadi pegawai P3K dimana hasil rekrutmenya nampak adanya pembedaan antara pengangkatan pertama dengan pengangkatan P3K tahap kedua dengan memberikan kategori R1, R2 dan seterusnya. Kondisi seperti ini menjadikan kecemburuan bagi mereka. Kami mengharapkan keadaan pegawai P3K agar disamakan baik status dan hak-haknya,” ujar Wayan Buda tegas.

Disamping itu, dibutuhkan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan baik dijalan protokol kabupaten maupun jalan ke desa-desa sebagai upaya memperlancar perekonomian masyarakat pedesaan juga jalan menuju destinasi wisata agar jangan menimbulkan ketidaknyamanan wisatawan  dalam berkunjung ke obyek wisata sehingga  cibiran warga tentang narasi kemajuan pembangunan  dapat ditiadakan. sug/nbc

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -


Most Popular

Recent Comments