NARASIBALI.COM, SEMARAPURA – SPPG merupakan pusat pengolahan dan distribusi makanan bergizi untuk anak sekolah. Ada 4 lokasi yang dicek oleh Tim Kemendagri bersama Korwil Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Badan Gizi Nasional (BGN) Klungkung, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Klungkung, Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Klungkung serta perwakilan dari Pemprov Bali.
Empat lokasi itu tersebar di tiga kecamatan, Kecamatan Banjarangkan, lokasi yang dicek lahan milik Pemprov Bali berlokasi di Jalan Raya Tegalbesar, lahan milik Pemkab Klungkung di Desa Tusan.
Di Kecamatan Klungkung, Tim mengecek lahan milik Pemkab Klungkung di Jalan Kartini, Kelurahan Semarapura Tengah. Serta lahan milik Pemkab Klungkung di Banjar Soyor, Desa Tanglad, Kecamatan Nusa Penida. Adapun hasil dari pengecekan tersebut, seperti disampaikan Kasi Intel Kejari Klungkung, Ngurah Gde Bagus Jatikusuma, ada lokasi direkomendasikan oleh tim seperti lahan Pemprov Bali di Jalan Raya Tegalbesar.
Sedangkan yang tidak direkomendasikan ada 3 lokasi yakni, lahan milik Pemkab Klungkung di Desa Tusan, lahan milik Pemkab Klungkung di Jalan Kartini, Kelurahan Semarapura Tengah serta serta lahan milik Pemkab Klungkung di Banjar Soyor, Desa Tanglad, Kecamatan Nusa Penida.
“Untuk yang di Desa Tusan tidak direkomendasikan karena di sana sudah ada dapur umum (SPPG) dan bersebelahan dengan setra (kuburan). Sedangkan di Jalan Kartini luas lahannya tidak mendukung kurang dari 10 are dan terkendala untuk akses truk,” terang Jatikusuma, Kamis(21/8/2025)
Lanjut dia, lahan milik Pemkab Klungkung di Banjar Soyor, Desa Tanglad, Kecamatan Nusa Penida dibatalkan (tidak direkomendasikan) karena lokasinya berada di dataran tinggi diatas bukit serta terkendala draenase dan bersebelahan dengan Pura Dadia Pande.
Jatikusuma menambahkan, selain empat lokasi itu ada juga tempat yang direkomendasikan, lahan yang dulunya bekas SDN 3 Ped di Desa Ped, Nusa Penida dan lokasi yang saat ini sedang dibangun SPPG kerjasama BGN dengan pihak Polres Klungkung di Tiingadi, Kecamatan Dawan.
“Saat ini total di Provinsi Bali sudah terealisasi sepuluh (SPPG), delapan masih dalam proses pembangunan, satu sudah berjalan di Kabupaten Klungkung dan satu dalam tahap mulai berjalan (bangunan sudah jadi),” imbuh Jatikusuma.
Sebelumnya, menurut Kadis Dikpora Klungkung Ketut Sujana, idealnya Kecamatan Klungkung memiliki tiga SPPG untuk melayani seluruh sekolah yang ada. Sementara Kecamatan Dawan memerlukan dua unit. Kondisi saat ini kata Sujana jelas masih jauh dari target.
Kecamatan Banjarangkan idealnya terdapat dua unit SPPG di wilayah tersebut. Hal yang sama juga terjadi di Kecamatan Nusa Penida yang mencakup wilayah daratan dan kepulauan, idealnya ada tiga SPPG.
Kondisi geografis Klungkung, terutama Nusa Penida, menjadi tantangan tersendiri. Menurut Sujana distribusi makanan bergizi ke sekolah-sekolah di wilayah kepulauan memerlukan perencanaan matang, transportasi khusus, dan penempatan SPPG di lokasi strategis. Tanpa itu, kualitas dan kesegaran makanan dikhawatirkan tidak terjaga.
Pasalnya, selain karena wilayah Kecamatan Nusa Penida berada di seberang lautan, secara geografis jarak antar sekolah dasar maupun TK cukup berjauhan. Belum lagi wilayah Kecamatan Nusa Penida terbagi menjadi tiga pulau.
Pasokan bahan baku untuk menu makan bergizi gratis juga menjadi persoalan serius karena harus didatangkan dari daratan (tiga kecamatan lain), dimana penyeberangannya tersebut kadang-kadang krodit karena faktor cuaca.
“Idealnya, Nusa Penida punya tiga SPPG, dua di Nusa Gede dan satu di kawasan Kepulauan Lembongan-Ceningan. Sekarang, belum ada sama sekali,” kata Sujana belum lama ini.
Sujana menambahkan SPPG berperan penting dalam memastikan menu makan bergizi gratis sesuai standar kesehatan, mulai dari perencanaan gizi, proses memasak, hingga distribusi ke sekolah-sekolah.
Tanpa keberadaan SPPG yang memadai, pelaksanaan program rawan terhambat, baik dari sisi kualitas makanan maupun ketepatan waktu distribusi.
“SPPG ini ibarat dapur pusat. Kalau dapurnya kurang atau lokasinya terlalu jauh dari sekolah, maka suplai makanan bisa terlambat atau kualitasnya menurun. Padahal, program ini bertujuan membiasakan anak-anak mendapatkan asupan gizi seimbang setiap hari,” ujar tokoh Paksebali ini optimis. sug/nbc