NARASIBALI.COM, DENPASAR – High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali resmi dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Ribka Haluk, yang hadir memberikan arahan strategis terkait pengendalian inflasi dan stabilitas ekonomi daerah.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Gubernur Bali, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, pimpinan Bulog dan BPS, para pimpinan daerah kabupaten/kota, serta anggota TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali.
Wamendagri menyampaikan apresiasi atas sinergi dan kerja nyata Pemerintah Provinsi Bali bersama Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan pangan.
Wamendagri menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pencapaian target nasional, termasuk visi pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju 8% (yoy).
Bali dinilai berprestasi dengan pertumbuhan ekonomi 5,88% (yoy) pada Triwulan III 2025, peringkat ke-4 tertinggi nasional, serta inflasi terjaga di 2,61% (yoy).
Selain itu, tingkat kemiskinan Bali turun signifikan menjadi 3,72% (Maret 2025), menempatkan Bali sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah di Indonesia.
Gubernur Bali dalam kesempatan tersebut menegaskan pentingnya HLM sebagai forum strategis untuk merumuskan langkah – langkah pengendalian inflasi yang lebih efektif dan tepat sasaran.
Penguatan koordinasi antar TPID provinsi dan kabupaten/kota perlu terus diperkuat, terutama dalam menjaga kelancaran distribusi, mengamankan pasokan, dan memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga.
Sementara itu, dari Bank Indonesia Provinsi Bali menunjukkan tiga fokus utama dalam pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan akhir tahun, yaitu (1) memperkuat pasokan komoditas pangan berkontribusi besar terhadap inflasi, terutama komoditas beras, daging ayam, dan telur. (2) mengantisipasi tren kenaikan harga komoditas musiman dalam lima tahun terakhir, seperti Canang Sari, Cabai Merah, Cabai Rawit, Pisang, Jeruk, dan Daging Babi. (3) melakukan monitoring ketat kecukupan stok pangan sebagai mitigasi risiko inflasi akibat dinamika cuaca dan peningkatan permintaan.
”BI bersama TPID Provinsi Bali akan terus bersinergi dan berinovasi untuk mengawal stabiltias harga dan ingin menjadi contoh bagi nasional dalam memastikan terpenuhinya bahan pangan strategis tidak hanya untuk masyarakat melainkan juga dalam mendukung sektor pariwisata yang saat ini sedang berada pada tren yang meningkat,” tutur Erwin.
Dalam forum yang sama, BPS Provinsi Bali memaparkan perkembangan inflasi daerah, termasuk pola musiman dan komoditas utama penyumbang inflasi. Bulog menyampaikan capaian program stabilisasi pasokan dan harga melalui penyaluran SPHP beras dan jagung, serta perkembangan penyaluran Bantuan Pangan Pemerintah di seluruh kabupaten/kota.
Sebagai wujud dukungan terhadap penguatan ketahanan pangan dan peningkatan produktivitas sektor pertanian serta perikanan, Bank Indonesia juga menyalurkan bantuan sarana prasarana produksi pertanian dan perikanan ke seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
Pada kesempatan ini disampaikan secara simbolis perwakilan empat penerima, yaitu Koperasi Pemasaran Petani Muda Keren (Buleleng), Subak Tegal Wani (Jembrana), BUPDA Sari
Segara (Klungkung), dan Subak Penasan (Klungkung). Bantuan tersebut diharapkan dapat memperkuat rantai pasok pangan, meningkatkan efisiensi produksi, dan mendukung stabilitas harga jangka panjang.
Melalui sinergi yang semakin solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, Bulog, BPS, dan seluruh anggota TPID, Provinsi Bali optimistis mampu menjaga inflasi tetap rendah dan stabil menjelang akhir tahun serta memperkuat ketahanan pangan bagi seluruh masyarakat Bali. tha/nbc
