NARASIBALI.com, SEMARAPURA – RSUD Klungkung tetap bertekad pelayanan bagi pasien adalah faktor yang utama walaupun ada pemangkasan anggaran disana sini.Hal itu disampaikan manajement RSU Klungkung melalui Dirutnya dr Nengah Winata Selasa 10 Pebruari 2026.
Lebih jauh Direktur RSUD Klungkung dr. I Nengah Winata menjelaskan, dengan disetujuinya pinjaman hanya sekitar Rp174 miliar, alokasi anggaran untuk RSUD Klungkung ikut berkurang signifikan, yakni menjadi Rp8,3 miliar. Dana tersebut rencananya digunakan untuk pembangunan gedung power house dua lantai senilai Rp7,1 miliar dan pengadaan alkes sebesar Rp1,2 miliar.
“Pembangunan gedung gizi terpaksa ditunda. Padahal gedung gizi merupakan bangunan tertua di RSUD dan sudah tidak layak. Saat ini masih dipaksakan digunakan karena belum ada kemampuan untuk membangun,” ungkap dr. Winata.
Apabila pinjaman Rp229,9 miliar disetujui penuh, RSUD Klungkung sedianya akan merealisasikan tiga kegiatan dengan total anggaran sekitar Rp28 miliar. Kegiatan tersebut meliputi pembangunan gedung gizi dan ruang rawat inap tiga lantai, pembangunan gedung power house dua lantai, serta pengadaan alat kesehatan (alkes).
Memang sebelumnya direncanakan Pemkab Klungkung meminjam dana ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk pembangunan infrastruktur tahun 2026 tidak sepenuhnya terealisasi. Dari pengajuan awal sebesar Rp229.927.309.800, jumlah pinjaman yang akhirnya disetujui hanya sekitar Rp174 miliar.
Terkait adanya pengurangan pinjaman yang tidak sesuai harapan utamanya bagi RSUD Klungkung ini dibenarkan Sekretaris Daerah (Sekda) Klungkung Anak Agung Gede Lesmana ketika dikonfirmasi, Selasa (10/2/2026), menjelaskan pengajuan pinjaman tersebut telah melalui berbagai pertimbangan matang. Salah satunya, karena Pemkab Klungkung sebelumnya pernah melakukan pinjaman dan memiliki rekam jejak atau “rapor” yang dinilai baik.
Namun, besarnya nilai pinjaman yang diajukan tahun ini dinilai terlalu besar. Menurutnya, pinjaman Rp229,9 miliar seharusnya digunakan untuk jangka waktu dua periode kepemimpinan bupati serta memerlukan persetujuan dari sejumlah kementerian terkait.
“Setelah melalui berbagai proses dan negosiasi, akhirnya diputuskan jumlah pinjaman yang disesuaikan dengan kemampuan daerah dan jangka waktu satu periode kepemimpinan bupati, yakni sebesar Rp174 miliar,” jelasnya.
Agung Lesmana menegaskan, dana pinjaman Rp174 miliar tersebut akan dioptimalkan untuk mendanai program-program prioritas yang sesuai dengan ekspektasi masyarakat, sekaligus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Meski demikian, ia tidak menampik berkurangnya jumlah pinjaman berdampak pada sejumlah perencanaan kegiatan yang tidak dapat berjalan optimal. Salah satunya terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Klungkung. sug/nbc
