NARASIBALI.com, SEMARAPURA – Dalam Kunjungan tersebut Dewan Bali diterima secara langsung oleh Direktur RSUD Kabupaten Klungkung, I Nengah Winata, Sp.B-KBD, didampingi oleh para Wakil Direktur serta para Kepala Bagian dan Kepala Bidang di lingkungan RSUD Kabupaten Klungkung.
Kegiatan ini bertujuan memastikan bahwa pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Klungkung tetap berjalan secara optimal, profesional, dan tidak mengalami kendala berarti pasca terjadinya penonaktifan sementara kepesertaan PBI JKN bagi sebagian masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Direktur RSUD Klungkung dr Nengah Winata menegaskan komitmen rumah sakit untuk tetap memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan, tanpa terkecuali, termasuk pasien yang terdampak kebijakan penonaktifan sementara kepesertaan BPJS Kesehatan.
“Kita jajaran manajemen telah menginstruksikan kepada seluruh petugas pelayanan agar senantiasa memberikan pelayanan secara humanis, dan tepat, serta secara aktif berkoordinasi dengan jajaran manajemen maupun Dinas Sosial apabila ditemukan kendala administratif terkait status kepesertaan BPJS pasien. Hal ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan institusional dalam menjamin hak masyarakat atas pelayanan kesehatan,” ungkap Nengah Winata.
Fed back kunjungan dalam rangka memperoleh gambaran nyata di lapangan, Ketua dan anggota Komisi IV DPRD Provinsi Bali juga melaksanakan peninjauan langsung ke sejumlah area pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Klungkung. Peninjauan tersebut meliputi area pendaftaran, instalasi rawat jalan, serta unit pelayanan lainnya guna memastikan bahwa proses pelayanan berjalan sesuai dengan standar operasional dan tetap mengedepankan kualitas layanan.
Sementara itu Ketua Komisi IV DPRD Bali Nyoman Suwirta dalam unggahannya di media sosial Sabtu 21/2/2026 menyatakan kunjungan Dewan Bali ke RSUD Klungkung sangat mengapreasiasi pelayanan RSUD Klungkung. Dewan Bali melalui Komisi IV minta jangan berhenti berinovasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menyerap dan memberi informasi terkait penonaktikan PBI versi data DTSEN.
” Astungkara di RSUD Klungkung hanya ditemukan beberapa pasien dimana Data PBI JK yang dinonaktifkan di Klungkung sebanyak 3009 dan ada 4000-an yang dimasukan ke PBI JK pusat. Walau Anggaran UHC yang dianggarkan masih aman, namun tetap diantisipasi mengingat informasi dari BPJS,pasca reaktivasi, 3 bulan sesudah itu (Bulan April 2026) bila terjadi nonaktif perserta BPJS JK, maka koordinasi harus cepat dilakukan karena tidak ada reaktifasi tahap 2, ” ungkap Suwirta dimedia sosial.
Lebih jauh menyatakan bahwa Informasi ini semaksimal.mungkin juga harus diketahui oleh petugas RSUD akan koordinasi cepat bisa dilakukan. “Astungkara kami berusaha membawa dan mengawal usulan usulan dari RSUD Klungkung untuk optimalisasi kebutuhan infrastruktur RSUD Klungkung,” pungkasnya. sug/nbc
