NARASIBALI.COM, DENPASAR – FGD yang dihadiri Ketua DPD Golkar Bali Gde Sumarjaya Linggih, S.E., M. AP (Demer) sebagai Keynote Speaker tersebut mengundang narasumber dari kalangan akademisi dan pemerintah daerah diantaranya Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah VIII Bali – NTB, Dr. Ir. I Gusti Lanang Bagus Eratodi, ST. MT. IPU. Asean.Eng, Rektor Universitas Udayana Prof. Ir. I Ketut Sudarsana, ST, Ph.D., Rektor Universitas Warmadewa Prof. Dr. Ir I Gde Suranaya Pandit, M.P., Wakil Rektor III Institut Seni Indonesia (ISI) Bali Prof. Dr. I Komang Sudirga, S.Sn., M.Hum, Rektor Universitas Primakara Dr. I Made Artana, S.Kom., M.M. serta Wakil Bupati Karangasem Pandu Prapanca Lagosa. Diskusi yang dipandu Prof. Dr. Drs. I Nengah Dasi Astawa, M.Si berlangsung hangat dan menarik.
Sebagai Keynote Speaker Gde Sumarjaya Linggihmenegaskan Partai Golkar saat ini memberikan perhatian khusus pada sektor pendidikan khususnya Pendidikan Tinggi. Demer melihat saat ini terjadi kesenjangan pembangunan sektor Pendidikan Tinggi (PT) yang menumpuk di Bali Selatan. Oleh sebab Golkar Bali mendorong Pemerintah menerapkan kebijakan melakukan moratorium Pendidikan Tinggi di Bali Selatan.
“Saat ini masih melihat adanya ketimpangan pendidikan tinggi Bali sehingga pemerataan pembangunan sektor Pendidikan tak merata, khususnya di Bali Utara dan Bali Timur termasuk Bali Barat,” jelas Sumarjaya Linggih.
Menurut Demer diskusi penting ini menjadi bagian dari upaya Partai Golkar Bali untuk merumuskan rekomendasi strategis terkait pemerataan pembangunan sektor pendidikan tinggi di Bali agar sejalan dengan arah pembangunan wilayah yang berkeadilan dan berkelanjutan. “Tentu saja hasil FGD ini nantinya akan dibawa anggota fraksi kita di DPRD untuk ditindaklanjuti dengan eksekutif terkait kebijakan pembangunan sektor pendidikan,” tegas Demer.
Ketua DPD Partai Golkar Bali Gede Sumarjaya mendorong adanya moratorium (menyetop) pendirian perguruan tinggi baru di wilayah Bali Selatan. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk mengurangi ketimpangan pembangunan pendidikan tinggi sekaligus mengarahkan pertumbuhan kampus ke wilayah Bali Timur dan Bali Barat, khususnya Kabupaten Karangasem dan Jembrana.
Menurut Demer, konsentrasi perguruan tinggi yang terlalu besar di kawasan Bali Selatan selama ini berpotensi memperlebar kesenjangan pembangunan antarwilayah di Bali. “Kita melihat perlu ada kebijakan moratorium pendirian perguruan tinggi baru di Bali Selatan. Pembangunan kampus ke depan sebaiknya diarahkan ke Karangasem dan Jembrana agar pemerataan pembangunan pendidikan tinggi bisa tercapai,” tegas Demer.
Demer menilai keberadaan perguruan tinggi di wilayah timur dan barat Bali tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata.
Selain itu, langkah pemerataan tersebut diharapkan mampu mengurangi tekanan kepadatan kawasan Bali Selatan yang selama ini menjadi pusat aktivitas pendidikan, pariwisata, dan urbanisasi.
“Dengan mengarahkan pembangunan kampus ke wilayah Karangasem dan Jembrana, kita berharap terjadi distribusi pertumbuhan yang lebih seimbang sekaligus membuka peluang ekonomi baru di daerah,” tambahnya.
“Hasil FGD ini nantinya menjadi bagian dari upaya merumuskan rekomendasi strategis terkait pemerataan pembangunan sektor pendidikan tinggi di Bali agar sejalan dengan arah pembangunan wilayah yang berkeadilan dan berkelanjutan,” jelas Demer.
Dari hasil diskusi yang menghadirkan para pakar dari rektor penguruan tinggi dan swasta gagasan Partai Golkar untuk mendorong pemerintah melakukan moratorium pembangunan sektor pendidikan di Bali selatan gayung bersambut. Asalkan adanya dukungan dan kesiapan dari pemerintah daerah, semua pemikiran dan ide tersebut akan buisa terwujud.
Menariknya salah satu narasumber Wakil Bupati Karangasem Wakil Bupati Karangasem Pandu Prapanca Lagosa bahkan menuntut keadilan agar Kabupaten Karangasem diberi kebijakan untuk membangun kampus atau perguruan tinggi. “Kami minta ketidakadilan yang ada di Karangasem segera mungkin bisa terwujud di Karangasem,“ tegas Wabup Pandu Prapanca Lagosa.
Ditambahkan perekonomian dan kekuasaan berkiprah di Bali Selatan, berikanlah hal yang sama kepada Bali Utara, Barat dan Bali Timur. “Kami ingin Bali ini benar-benar Bali yang menyeluruh tidak ada ketimpangan, tidak ada lagi yang merasa anak tiri, jadi apa yang ada di Bali selatan bisa terwujud di Bali Timur termasuk Barat dan Bali Utara. Jadi perjuangan kami bukan semata-mata untuk Karangasem tetapi kepentingan yang menyuluruh,” tegas Pandu Prapanca Lagosa.
Intinya Dalam FGD, para narasumber mendukung pemikiran Partai Golkar, asalkan adanya keberanian Pemerintah Provinsi Bali menelorkan kebijakan dan kesiapan pemerintah daerah dalam menyiapkan sarana dan prasana semua kesenjangan dan ketimpangan yang dirasakan saat bisa diatasi. tha/nbc
