NARASIBALI.COM, KARANGASEM – Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri sekaligus menyerahkan langsung bantuan tersebut beserta Sangku kepada Jro Bendesa Adat Besakih Jro Mangku Widiartha, yang disaksikan langsung oleh pemangku Pura Besakih dan Kepala Otorita Badan Pengelola Kawasan Suci Pura Agung Besakih I Gusti Lanang Muliarta, di Pura Kiwa Tengen, Kawasan Pura Agung Besakih, Rendang, Karangasem pada Jumat (23/5).

Ia mengatakan jika kebutuhan air bersih terutama dari mata air Tirta Lateng memang sangat diperlukan untuk kepentingan upacara di Kawasan Pura Agung Besakih.

“Apalagi itu sudah sesuai Puranya, jika memang keperluan tirta di Pura Besakih itu memang harus mengambil dari Tirta Lateng sebagai anugerah dari Ida Betara,” ujarnya.

Koster mengatakan bahwa air tersebut juga sudah langsung disalurkan ke Pura Penatataran Agung Besakih.

Maka dari itu, dengan disambungkannya pipa  oleh FARA, memudahkan para pengempon Pura untuk memenuhi kebutuhan Toya ataupun Tirta sebagai sarana upacara di Kawasan Pura Agung Besakih.

Terlebih setelah melihat langsung debit air yang cukup tinggi bahkan melebihi kebutuhan, maka Gubernur asal Desa Sembiran tersebut sangat yakin jika tidak aka nada kendala lagi dalam memenuhi kebutuhan air sebagai upacara dan untuk melayani pemedek.

“Saya sangat kaget dan benar-benar mengapresiasi inisiatif Forum Aksi Rare Angon dalam mempermudah kebutuhan upacara di Pura Besakih,” lanjutnya.

Di akhir kata, ia pun meminta Bendesa Adat Besakih serta para pengempon untuk benar-benar memanfaatkan jaringan pemipaan air bersih ini serta merawatnya dengan baik.

 “Saya minta agar dikelola dengan baik, sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh umat Hindu yang tangkil. Mari kita jaga bersama Pura Agung Besakih ini sebagai Padma Bhuwana yang tidak hanya menjadi pusat spiritual, namun juga simbol kebudayaan Bali yang adiluhung,” tutupnya.

Sementara Ketua Forum Aksi Rare Angon Dr. Ketut Agus Karmadi menjelaskan bahwa FARA merupakan komunitas pemerhati dan penggiat pemberdayaan adat, sosial, budaya, agama, kemasyarakatan dan lingkungan dalam koridor Tri Hita Karana yang terus mendukung pembangunan Bali.

Ia mengapresiasi upaya Pemprov Bali dalam menjaga hingga memperbaiki Kawasan Pura Agung Besakih. Dengan semangat itulah, maka komunitasnya tergerak untuk ikut membantu melalui pemasangan jaringan pipa air yang dialirkan melalui mata air keramat Toya Tirta Lateng yang terletak sekitar 2 km di areal pinggang Gunung Agung menuju Pura Kiwa Tengen, Kawasan Pura Agung Besakih

Ia berharap melalui bantuan ini bisa bermanfaat terutama untuk kebutuhan ritual prosesi keagamaan seperti untuk Toya Tirta Wangsuhpada dalam pelaksanaan upacara agama Hindu di Pura Besakih. Ia juga berharap Gubernur Bali untuk bantuan tembok pagar dan pelinggih di Kawasan mata air Tirta Lateng guna menjaga kesakralan dan keasriannya.

Jro Bendesa Adat Besakih Jro Mangku Widiartha juga mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Bali karena tidak lelah menjaga kesucian Bali, terutama Pura Agung Besakih. Perhatian Gubernur Wayan Koster beserta jajarannya menurutnya sangat dirasakan selama ini di Besakih dari periode pertama kepemimpinannya. Bantuan saat ini dari FARA pun menurutnya tidak lepas dari fasilitas Gubernur Bali.

“Dulu kami para pengemon Pura Agung Besakih harus mendak Tirta sepanjang 2 km untuk memenuhi kebutuhan upacara, saat ini tentu sudah sangat mudah karena sudah mengalir langsung ke Pura Besakih,” Tutupnya.

Seusai menghadiri serah terima pemasangan jaringan pipa dari mata air Tirta Lateng ke Pura Besakih, Gubernur Bali didampingi Kepala Otorita Badan Pengelola Kawasan Suci Pura Agung Besakih I Gusti Lanang Muliarta, Kepala Dinas PUPR Prov Bali Nusakti Yasa Weda serta Kepala Biro Humas dan Protokol IB Surja Manuaba berkesempatan meninjau areal pedagang di Kawasan Parkir Manik Mas serta menyapa dan mengobrol santai dengan pedagang hingga warga. tha/nbc

NARASIBALI.COM, DENPASAR – Dengan sinergi ini, diharapkan ketahanan pangan nasional dapat terjaga secara berkelanjutan dan efisiensi sektor pangan meningkat. Demikian mengemuka dalam acara Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Wilayah Balinusra 2025 yang diselenggarakan Bl bersama TPIP-TPID wilayah Bali dan Nusa Tenggara (Balinusra), di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Bali di Denpasar, Jumat (23/5).

GNPIP Balinusra mengangkat tema “Sinergi dan Inovasi Peningkatan Produksi dan Penguatan Ketahanan Pangan Guna Mendukung Asta Cita Nasional serta Pengendalian Inflasi di Wilayah Balinusra”.

Gerakan ini merupakan sinergi erat yang juga melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Pariwisata,Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional, dan kementerian/lembaga terkait.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aida S. Budiman mengapresiasi sinergi, inovasi dan kerja keras TPIP dan TPID wilayah Balinusra dalam menjaga stabilitas harga. Berbagai inisiatif dilakukan secara aktif oleh seluruh pihak untuk meningkatkan produktivitas (baik dari saprodi maupun Luas Tambah Tanam).

Inisiatif yang dilakukan TPID Balinusra diselaraskan perkembangan terkini termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan dintegrasikan dengan industri unggulan Balinusra yaitu sektor Pariwisata.

Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dilakukan tidak hanya antar daerah (kabupaten/provinsi) tetapi juga antar pelaku.

Sebagai capaian, inflasi wilayah Balinusra pada periode April 2025 tercatat 2,06% (yoy).  Capaian ini menandai keberhasilan pengendalian tekanan harga di tengah lonjakan permintaan selama Hari Besar Keagamaan Nasional dan peningkatan konsumsi dari sektor Pariwisata.

Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra juga mengingatkan agar sinergi yang sudah berjalan baik terus dilanjutkan dan ditingkatkan untuk terus memberi manfaat nyata bag masyarakat.

Pengendalian inflasi sangat penting dilakukan bersama-sama, di tingkat provinsi Balinusra dan kabupaten/kota se-Balinusra.

Dalam hal pengendalian inflasi pangan, disadari bahwa Bali memiliki ketergantungan pasokan pangan dengan daerah lain. “Oleh karena itu, TPID harus mampu mengidentifikasi surplus defisit masing-masing wilayah dan menjalin kerjasama untuk memenuhi pasokan dan kelancaran distribusi.

Skema kerjasama tidak harus government to government(G2G), tapi harus diperkuat dalam skema business to business (B2B). Sinergi antar TPID, Perumda Pangan, sektor swasta sangat penting untuk menjaga kelancaran distribusi pangan antar daerah, stabilitas harga dan juga memperluas peluang pasar ke depan.” demikian Dewa Made Indra menyampaikan.

Di Bali contohnya, telah terjalin kerjasama antara Perumda dengan industri pariwisata melalui Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia Provinsi Bali. Kerjasama ini, selain memperpendek rantai pasok, juga meningkatkan penggunaan produk lokal Bali.

Balinusra sebagai wilayah yang ditopang sektor pariwisata menghadapi tantangan tersendiri dalam pengendalian inflasi. Kebutuhan pangan tidak hanya berasal dari penduduk tetapi juga wisatawan dan dapat menghasilkan lonjakan permintaan pada musim kunjungan wisata Kebutuhan untuk mendukung kegiatan upacara dan perayaan keagamaan turut mendorong peningkatan permintaan terhadap komoditas tertentu juga tinggi, di tengah pasokan yangterbatas.

Di tengah berbagai kebutuhan tersebut, infrastruktur pelabuhan dan kepulauan khususnya di NTB dan NTT terbatas sehingga memengaruhi distribusi pasokan dan harga. Kondis ini masih diwarnai dengan terus menurunnya luas lahan pertanian di Bali, tantangan regeneras petani, dan belum optimalnya peran pasar induk sebagai pusat distribusi.

Menjawab tantangan tersebut, GNPIP Balinusra 2025 mengusung komitmen penguatan pasokan mendukung program MBG, peningkatan Luas Tambah Tanam, serta peningkatan produktivitas pertanian melalui dukungan sarana produksi.

Penyelenggaraan GNPIP Balinusra 2025 dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi TPIP dan TPID Wilayah Balinusra yang dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan.

Pada kesempatan tersebut, Ferry menekankan pentingnya efisiensi logistik distribusi bahan pangan sehingga dapat meningkatkan ketahanan pangan yang berujung pada stabilisasi harga dan pasokan. Rapat dihadiri oleh perwakilan dari kementerian/lembaga terkait dan TPID provinsi dan kabupaten/kota di Bali, NTB, dan NTT.

Rekomendasi strategis yang dihasilkan yaitu langkah pengendalian inflasi pangan di wilayah, antara lain optimalisasi kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) dan optimalisasi pemantaatan lahan tidur, inovasi penciptaan generas petani baru, penguatan pemanfaatan teknologi untuk memitigasi risiko gagal panen, optimalisas pasar induk, serta mendorong pembentukan ekosistem kemitraan antara produsen dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang saling menguntungkan untuk mendukung program MBG. tha/nbc

NARASIBALI.COM, SEMARAPURA – Wakil Bupati Klungkung Tjokorda Gde Surya Putra menghadiri puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke 5, Forum Komunikasi Desa Wisata (FORKOMDEWI) di balai Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan, Jumat (23/5). Peringatan ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Ketua FORKOMDEWI I Wayan Malendra dan diserahkan kepada Wabup Tjok. Surya. 

“Selamat ulang tahuh FORKOMDEWI ke 5, semoga bisa terus eksis dan memberikan sumbangsih pemikiran demi pertumbuhan dan perkembangan desa wisata di Kabupaten Klungkung. Pariwisata di Bali yang mengandalkan alam dan budaya harus ditunjang modal dasar yaitu kebersihan lingkungan. Sampah adalah tanggung jawab manusia itu sendiri. Kita wajib mengelola sampah kita masing masing. 

Melalui desa wisata pula Wabup Tjok Surya menyampaikan harapannya supaya anak anak muda tidak lagi jauh jauh mencari kerja, namun turut berpartisipasi dalam memajukan desanya sendiri serta sekaligus melestarikan seni adat dan budayanya. 

Sementara itu Ketua FORKOMDEWI I Wayan Malendra melaporkan, tema HUT ke 5 FORKOMDEWI adalah “Kebersamaan dalam kesederhanaan”.  Semoga momen ke 5 ini semakin menguatkan kebersamaan kita bahu membahu mensinergikan desa desa sehingga menambah warna wani daya tarik desa wisata di kabupaten Klungkung.  “Kami sangat terharu dan bersyukur dengan kegiatan memeriahkan HUT FORKOMDEWI yang telah berjalan dengan baik. ” ujar Wayan Malendra. sug/nbc

NARASIBALI.COM, SEMARAPURA – Wakil Bupati Klungkung Tjokorda Gde Surya Putra mewakili Bupati Klungkung meluncurkan program penataan taman kota, bertempat di Hutan Kota, dijalan Ngurah Rai, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung Jumat (23/5). Program ini digagas dalam upaya penataan seluruh lahan taman kota dengan melibatkan berbagai pihak mulai dari BUMD, Perbankan dan pelaku usaha lainnya, untuk mewujudkan Klungkung yang asri, bersih dan indah.

Kegiatan peluncuran ditandai dengan penanaman pohon hias oleh Wabup Tjok Surya bersama anggota Forkopimda dan para Kepala OPD yang telah menyumbangkan sejumlah bibit tanaman.

“Ini merupakan salah satu upaya kami Pemkab Klungkung dalam rangka menata wajah kota Klungkung dan menjadikan Klungkung yang asri, bersih dan indah ditengah keterbatasan anggaran. Saya tidak ingin Klungkung menjadi Berkumis (Berantakan Kumuh dan Miskin) Untuk kami membuka peluang  kesempatan kepada instansi, Perbankan dan pelaku usaha yang lain untuk bersama sama menata taman kota Klungkung. “Ujar Wabup Tjok Surya.

Lebih lanjut, pihaknya juga menyampaikan apresiasi kepada RSUD Klungkung yang telah mempelopori penataan taman kota yang berlokasi di sisi barat SMAN 1 Semarapura. Demikian juga PDAM Panca Mahotama Klungkung dan Bank BPD Bali Cabang Klungkung yang telah mengikuti jejak RSUD Klungkung untuk turut serta mengambil peran dalam penataan taman kota.

“Saya berharap peran serta kita semua untuk mewujudkan Klungkung yang indah bersih dan asri, karena ini adalah merupakan tanggung jawab kita bersama.”pungkasnya.

Sementara itu, Kadis Lingkungan Hidup dan Pertanahan (LHP) Klungkung I Nyoman Sidang mengatakan total luas taman kota sekitar 65hektar tersebar dari perbatasan Gianyar hingga Karangasem. Selama ini telah dilakukan penataan taman. Mengingat luas taman kota yang lumayan besar maka diperlukan kerjasama dan dukungan dari sejumlah pihak seperti donatur, pelaku usaha dan swasta lainnya melalui sistem Bapak Angkat. 

Sedangkan untuk di taman hutan kota di Jalan Ngurah Rai ini, luasnya sekitar 14 are. Hutan Kota ini direncanakan akan menjadi taman kota yang akan dilengkapi dengan tanaman hias dan tanaman buah buahan yang beragam. Sehingga menarik minat warga untuk datang berkunjung. 

Usai penanaman pohon, dilanjutkan dengan meninjau sejumlah taman kota yang berada di sekitar jalan Ngurah Rai, Kecamatan Klungkung. sug/nbc.

NARASIBALI.COM, DENPASAR – Hadir juga bersama Wali Kota Denpasar, yakni Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, dan Dewan Pengurus APEKSI 2025-2030 Wali Kota Bandar Lampung, Hj. Eva Dwiana.

Selain itu, juga hadir pimpinan daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Daerah lainnya seperti dari APPSI (Pemerintah Provinsi) APKASI (Pemerintah Kabupaten), ADPSI (DPRD Provinsi), ADKASI (DPRD Kabupaten) dan ADEKSI (DPRD Kota).

Pertemuan diawali dengan arahan dari Kepala Staf Kepresidenan RI, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dan tanggapan dari para kepala daerah yang mewakili Asosiasi Pemerintah Daerah yang hadir.

Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara yang juga selaku Wakil Ketua Bidang Perkotaan dan Budaya APEKSI mengatakan, begitu krusialnya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah di daerah dengan pemerintah pusat dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks.

“Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah ini diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Selain juga kolaborasi ini guna meningkatkan efektivitas otonomi daerah, pengelolaan pembangunan, dan implementasi berbagai kebijakan strategis mendukung visi Indonesia Emas 2045” ujar Jaya Negara.

Sementara, Kepala Staf Kepresidenan RI, Letnan Jendral TNI (Purn) A.M Putranto, dalam arahannya mengatakan, pertemuan ini merupakan bagian dari silaturahmi kami di pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

“Tugas kami dalam forum ini adalah menyampaikan langsung kepada rekan-rekan pimpinan daerah yang hadir terkait pembahasan isu strategis, seperti program-program pemerintah yang telah berjalan diantara program Makan Bergizi Gratis (MBG), selain juga pemaparan evaluasi terkait program pemerintah lainnya dibidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi”, ujarnya

Ditambahkannya, harapan bagi peserta yang hadir dalam kesempatan kali ini bisa mensinergikan kegiatan program yang ada melalui forum – forum asosiasi yang ada. “Pelaksanaan kemandirian daerah melalui otonomi daerah mencarikan solusi dari permasalahan dan hambatan yang ada di tengah masyarakat. Semoga forum ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan bangsa dan negara, ” terangnya. tri/nbc

NARASIBALI.COM, DENPASAR – Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa menerima audiensi Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) RI, Antonius PS Wibowo beserta jajaran bertempat di Kantor Walikota Denpasar, Kamis (22/5).

Adapun maksud dari pertemuan ini untuk menjamin keberlangsungan perlindungan saksi dan korban serta memperkuat mekanisme koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK).

Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa memberikan apresiasi atas kunjungan yang dilakukan LPSK RI dan ini merupakan sebagai wujud kepedulian kita bersama dalam melakukan perlindungan terhadap saksi dan korban.

Lebih lanjut dikatakannya, kehadiran LPSK ini sangat penting untuk memberikan hak-haknya terhadap korban maupun saksi, dan Pemkot Denpasar telah menjalani MOU dengan LPSK sejak tahun 2024 lalu.

“Adapun tujuan dari MoU ini untuk menjamin perlindungan langsung kepada korban pasca berakhirnya perlindungan. Dan diharapkan juga dengan adanya kerjasama dengan Pemerintah Kota Denpasar ini dapat dijadikan sebagai rujukan perlindungan lanjutan bagi masyarakat khsususnya yang ada di Kota Denpasar,” ungkap Arya Wibawa.

Sementara Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK), Antonius PS Wibowo dalam paparannya mengatakan, pertemuan ini selain juga untuk menjamin keberlangsungan perlindungan saksi dan korban serta memperkuat mekanisme koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) dengan Pemkot Denpasar, juga diharapkan akan bisa memupuk sinergitas dan kolaborasi antara keduanya.

“Kami berharap sinergi dari berbagai instansi baik itu pemerintah seperti Pemkot Denpasar, masyarakat sipil atau komunitas ini sebagai upaya untuk mendukung keefektifan dan efisiensi LPSK dalam memberikan pelayanan seperti pelayanan Medis, Psikologis, Pemenuhan Hak Prosedural, Restitusi, dan Hak atas pembiayaan bagi masyarakat,” ungkap Antonius. tri/nbc

NARASIBALI.COM, DENPASAR – Wakil Gubernur Bali, Nyoman Giri Prasta, menghadiri seremoni groundbreaking proyek Bali Benoa Marina yang berlangsung di kawasan Bali Maritime Tourism Hub (BMTH), Benoa, Denpasar, pada Kamis (22/5). Acara tersebut menjadi penanda dimulainya pembangunan marina internasional yang ditargetkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Bali.

Giri Prasta menyampaikan harapan besar terhadap proyek strategis tersebut. Ia meminta agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada investasi dan pariwisata, tetapi juga memberikan ruang yang luas bagi pemberdayaan masyarakat lokal.

“Kami berharap proyek ini menjadi kantong-kantong ekonomi baru bagi masyarakat Bali, khususnya di sekitar Benoa. Libatkan UMKM lokal, berdayakan nelayan dan pekerja lokal, sehingga manfaat ekonomi bisa dirasakan secara langsung oleh rakyat,” tegas Giri Prasta.

Selain itu, ia juga berpesan kepada PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) agar tetap menjaga kelestarian biota laut dan keindahan alam bawah laut. Giri Prasta menilai proyek Bali Benoa Marina merupakan bagian dari transformasi Pelabuhan Benoa menjadi BMTH yang telah dicanangkan pemerintah.

Ia berharap fasilitas marina bertaraf internasional ini dapat menarik kapal pesiar dan yacht dari mancanegara serta meningkatkan daya saing pariwisata bahari Bali.

Wakil Menteri Pariwisata RI, Luh Puspa, yang turut hadir, menekankan pentingnya menjaga arah pembangunan pariwisata Indonesia yang kini bertransformasi dari berbasis kuantitas menuju kualitas.

“Indonesia sudah bergerak menuju pariwisata yang berkualitas. Bukan lagi soal jumlah wisatawan, tetapi kualitas pengalaman dan dampak yang dihasilkan. Saya berharap marina ini tumbuh dengan tetap menjaga prinsip quality tourism – memperhatikan keberlanjutan lingkungan, menghormati masyarakat lokal, dan memberikan dampak ekonomi serta sosial yang nyata,” ungkap Luh Puspa.

Ia menambahkan bahwa Bali saat ini telah ditetapkan sebagai regenerative tourism area dalam RPJMN. Oleh karena itu, seluruh pembangunan, termasuk infrastruktur pariwisata bahari, diharapkan tetap memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal seperti Tri Hita Karana dan arsitektur khas Bali.

Direktur Strategi PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Prasetyo, menjelaskan bahwa pembangunan Bali Benoa Marina merupakan tonggak penting dalam transformasi Pelabuhan Benoa menjadi marina hub bertaraf internasional.

“Proyek ini adalah milestone dalam pengembangan Pelabuhan Benoa menjadi pusat marina tourism di Indonesia. Sebagai negara kepulauan dengan destinasi wisata bahari kelas dunia, seperti Labuan Bajo, Karimunjawa, dan Raja Ampat, Indonesia membutuhkan infrastruktur marina yang bertaraf internasional — dan Bali adalah titik awal yang sangat tepat,” ujarnya.

Ia menyebut, Bali sebagai destinasi global memiliki posisi strategis untuk pengembangan yacht tourism. “Sebelumnya belum ada marina di Indonesia yang dikembangkan dengan pendekatan standar internasional. Bali sangat cocok menjadi hub utama marine tourism. Potensi ekonomi dari layanan marina ini sangat besar,” lanjut Prasetyo.

Ia menambahkan, kapasitas marina yang akan dibangun berkisar antara 180–220 berth, dan dapat ditingkatkan hingga maksimum 500 berth. Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan BUMN, Bali Benoa Marina diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal sekaligus simbol kemajuan sektor pariwisata bahari nasional. tha/nbc

NARASIBALI.COM, SEMARAPURA – Gubernur Koster berharap program ini mampu mengaktifkan kembali perangkat Kertha Desa yang identik dengan lembaga yudikatif di lingkup Desa Adat.

Hal itu disampaikannya dalam sambutan saat menghadiri Peresmian Bale Kertha Adhiyaksa se-Kabupaten Klungkung, di Balai Budaya Ida Dewa Agung Istri Kanya, Kamis (22/5/2025).

Gubernur Koster menambahkan, Desa Adat yang telah ada sejak ribuan tahun silam memiliki struktur pemerintahan yang lengkap. Eksekutifnya Bendesa Adat beserta prajurunya,  legislatifnya Sabha Desa dan yang berperan sebagai yudikatif adalah Kertha Desa.

Hanya saja, menurut Gubernur Koster, peran Kertha Desa belum optimal. “Saat ini yang berfungsi adalah Bendesa Adat beserta prajurunya. Kertha Desa belum berperan, bahkan banyak yang tidak berfungsi. Nah, program Kejati ini bertujuan menghidupkan perangkat itu dalam Bale Kertha Adhiyaksa,” katanya seraya mengatakan bahwa Desa Adat merupakan warisan adiluhung.

Oleh sebab itu, Gubernur yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDIP Bali ini mendukung penuh langkah cerdas Kejati Bali yang membentuk Bale Kertha Adhyaksa di seluruh Bali. Menurut dia, ini kesempatan langka yang baru pertama kali dilaksanakan. “Ini bukan semata dalam rangka menjalankan tugas kejaksaan dalam penanganan hukum, tapi bagian dari pembangunan Daerah Bali,” ucapnya.

Masih dalam sambutannya, Gubernur kelahiran Desa Sembiran ini menyebut Bale Kertha Adhiyaksa yang akan dibentuk di seluruh Bali ini sebagai program humanis jajaran aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan.

“Dulu, kalau mendengar kata jaksa atau polisi, masyarakat takut dan berjarak. Nah, kali ini Bapak Kajati yang turun. Ini pertemuan kultural, sayang kalau tidak dimanfaatkan dengan baik,” ujarnya.

Ditambahkan olehnya, Bale Kertha Adhyaksa ini merupakan pendekatan hukum berbasis kearifan lokal yang diharapkan mampu menuntaskan kasus hukum di tengah masyarakat. 

“Tujuannya agar kasus kecil seperti perceraian, harta warisan tidak sampai ke pengadilan. Jangan sampai persoalan ayam hilang, motor terjual,” urainya.

Jika deklarasi Bale Kertha Adhyaksa telah rampung di seluruh Bali, Gubernur Koster akan segera merancang Perda yang nantinya menjadi payung hukum pembentukan wadah di tingkat desa. Untuk itu, perbekel diminta memetakan persoalan di wilayah masing-masing.

Kajati Bali Ketut Sumedana dalam paparannya menyampaikan, program ini bertujuan mencegah terjadinya resistensi hukum dan sosial di tengah masyarakat. Menurut dia, jika persoalan kecil bisa diselesaikan melalui pendekatan kearifan lokal, rasa dendam dan saling membenci akan bisa dicegah.

Pada kesempatan itu, ia mengajak perbekel dan bendesa adat memberi perhatian terhadap kasus perceraian yang belakangan menjadi gejala sosial yang harus diwaspadai. Selain kasus perceraian, kasus tanah warisan juga butuh atensi karena sering berakhir di meja hijau. Pasca deklarasi, Kejari di tiap kabupaten akan menindaklanjuti dengan sosialisasi agar masyarakat paham terhadap keberadaan Bale Kertha Adhyaksa.

Bupati Klungkung I Made Satria menyambut baik program Bale Kertha Adhyaksa. Ia berterimakasih kepada Kejati Bali karena Kabupaten Klungkung bisa mengambil peran dalam penanganan hukum berbasis kearifan lokal.

Peresmian Bale Kertha Adhyaksa di wilayah Kabupaten Klungkung ditandai dengan pencabutan keris dan tanda tangan prasasti oleh Gubernur Koster, Kajati Bali dan Panglingsir Puri Agung Klungkung Ida Dalem Semaraputra. Turut hadir Ketua DPRD Klungkung, Kajari Klungkung, para bendesa adat, serta pihak terkait lainnya. tha/nbc

NARASIBALI.COM, SEMARAPURA – Wakil Bupati Klungkung, Tjokorda Gde Surya Putra meninjau perbaikan drainase dan trotoar di wilayah Jalan Diponogoro Semarapura, Rabu (21/5).

Ruas Jl. Diponegoro (Semarapura) merupakan ruas jalan Nasional yang menjadi kewenangan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur-Bali melalui Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 2 Bali. 

Saat tiba dilokasi, Wabup Tjok Surya menyampaikan bahwa pihaknya bersama Dinas PUPR Kabupaten Klungkung sebelumnya sudah berupaya berkoordinasi dengan Satker PJN Wilayah 2 Bali agar penanganan perbaikan ini segera ditindaklanjuti.

“Nah saat ini perbaikan drainase dan trotoar sudah mulai dikerjakan, semoga semua pengerjaan dikerjakan dengan maksimal dan berjalan sesuai rencana agar segera dapat dipergunakan kembali untuk pejalan kaki di area jalan tersebut,” harap Wabup Tjok Surya.

Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Klungkung, I Made Jati Laksana menyampaikan bahwa kerusakan jalan di ruas jalan tersebut sudah dikoordinasikan secara lisan maupun tertulis melalui surat resmi dengan Satker PJN Wilayah 2 Bali agar segera mendapat penanganan.

 “Mengingat ruas jalan tersebut diluar kewenangan Pemkab Klungkung, upaya yang dapat kami lakukan berupa pemasangan rambu-rambu sehingga masyarakat diharapkan lebih berhati-hati pada lokasi tersebut,” ujarnya. sug/nbc

NARASIBALI.COM, SEMARAPURA – Kebanjiran yang melanda Desa Dawan Klod setiap musim hujan menuai protes warga setempat termasuk Perbekel Desa Dawan Klod. Mereka protes meminta usulan normalisasi gorong-gorong sepanjang jalan desa di Desa Dawan Klod yang termasuk jalan kabupaten agar segera dipenuhi.

Keluhan warga ini terjadi saat terjadinya banjir yang disertai hujan lebat yang terjadi Kamis 22/5/2025 pagi, sambil berhujan hujan Perbekel Desa Dawan Klod Nengah Suardita dengan nada kesal menumpahkan unek uneknya terkait banjir yang melanda desanya Desa Dawan Klod. Menurutnya hujan yang melanda jalan  kabupaten ini  setiap ada hujan selalu mengalami  kebanjiran. “Saya minta tolong proses normalisasi dipercepat dan juga gorong gorong di desa Dawan Klod,” ungkapnya.

Lebih jauh saat dihubungi menurut Perbekel Suardita memang kondisi pendangkalan gorong-gorong sudah sejak lama terjadi pendangkalan akibat terjadi sumbatan sumbatan sehingga sungai sudah rata dengan jalan aspal. Memang hulu sungai ada dari Desa Dawan Kaler soal sampah jika di Desa Dawan Klod sudah tertangani selalu.

“Saluran sungai yang ada di Dawan Klod selama ini sudah dangkal sekali. Karena itu kita mengingatkan pemerintah daerah agar segera melakukan normalisasi, karena air yang di jalan tidak bisa masuk ke saluran gorong gorong,” pungkasnya. 

Dari pantauan yang terjadi dari tayangan video yang dikirim warga tampak jalan Desa Dawan Klod tersebut seperti sungai karena gorong gorong dan jalan sudah tidak nampak lagi akibat banjar bandang yang terjadi. sug/nbc

NARASIBALI.COM, SEMARAPURA – Gubernur Bali Wayan Koster bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Ketut Sumedana dan Bupati Klungkung I Made Satria meresmikan Bale Kertha Adhyaksa serentak pada 53 desa, 6 kelurahan dan 125 desa adat se-Kabupaten Klungkung yang tandai dengan pencabutan keris di Balai Budaya Dewa Agung Istri Kanya, Kamis (22/5/2025). 

Bale Kertha Adhyaksa merupakan tempat penyelesaian hukum di tingkat desa maupun desa adat yang melibatkan Kejaksaan. Konsep ini bertujuan untuk memperkuat lembaga adat dalam menyelesaikan permasalahan hukum, terutama dengan pendekatan restorative justice, kekeluargaan dan musyawarah. Sehingga dapat memperkuat peran desa adat dan revitalisasi fungsi yudikatif di tingkat desa serta mengurangi beban lembaga pemasyarakatan yang saat ini mengalami over kapasitas.

Bupati Satria menyambut baik dan mengapresiasi peresmian Bale Kertha Adhyaksa yang digagas Kejaksaan Tinggi Bali. Dimana Bale Kertha Adhyaksa sebagai langkah cerdas dalam menyelesaikan tantangan terkait permasalahan hukum di Desa Adat yang dapat diselesaikan melalui musyawarah.

 “Pemkab Klungkung secara konsisten melaksanakan Kerja sama dalam upaya penyuluhan hukum kepada kelompok sadar hukum dan program jaga desa di seluruh desa/lurah yang telah berjalan secara sinergis dan harmonis,” ucap Bupati Satria. 

Bupati Satria juga mengajak pada 53 desa, 6 kelurahan dan 129 desa adat se-Kabupaten Klungkung untuk bersatupadu berkomitmen bersama mensukseskan pogram Bale Kertha Adhyaksa ini.  “Mari bersama-sama mewujudkan keadilan restoratif dalam praktik penanganan perkara pidana, perdata, hingga permasalahan rumah tanggal,” ajak Bupati Satria. 

Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan ketertarikannya terhadap program Bale Kertha Adhyaksa karena bukan semata-mata untuk kepentingan kejaksaan tetapi lebih kekepentingan Pembangunan Daerah. Terlebih lagi, konsep yang diakati adalah kearifan lokal yang sejalan dengan visi Bali, Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui pola pembangunan semesta merencanakan bali era baru. Dia mendorong seluruh perangakat desa dan adat memafaafkan program ini untuk menyelesaikan permasalahan hukum ditingkat desa.

“Program yang luar biasa oleh Kajati Bali. Titiyang sangat berterima kasih dan mengucapkan terima kasih kepada Kejati Bali atas inovasi ini, karena hanya dibali yang memiliki sistem seperti ini dan beliau yang menjalankannya,” ungkap Gubernur Koster.

Lebih jauh dirinya berharap jika seluruh Bali telah menerapkan program ini, maka akan disusun peraturan daerah agar permasalahan kecil tidak perlu sampai ke ranah pidana, cukup diselesaikan di desa melalui pendekatan adat dan kekeluargaan.

Selain itu, ditayangkan cuplikan video penyelesaian konflik rumah tangga melalui skema restorative justice yang dilakukan oleh Bale Kertha Adhyaksa, sebagai contoh nyata keberhasilan pendekatan tersebut.

Kajati Bali menegaskan bahwa program ini bertujuan agar masyarakat desa menjadi lebih sadar hukum dan memiliki ruang untuk menyelesaikan sengketa secara damai.

“Bale Kertha Adhyaksa adalah tempat penyelesaian hukum berbasis adat dan kekeluargaan. Ini akan memperkuat fungsi yudikatif di tingkat desa dan mengurangi beban lembaga pemasyarakatan yang saat ini sudah sangat penuh,” tegas Kajati.

Lebih jauh Kajati Bali Ketut Sumedana menjelaskan Bale Kertha Adhyaksa merupakan tempat penyelesaian masalah hukum di tingkat desa maupun desa adat. Selain itu tempat ini juga sebagai sarana edukasi dan pendampingan hukum.

“Kejaksaan akan melakukan pendampingan di desa dan sekarang hanya memperluas serta memperluas ruang cakupannya, hingga betul-betul Desa Adat ini mandiri,” ungkap Kajati Ketut Sumadana.

Peresmian Bale Kertha Adhyaksa juga dirangkaikan dengan Dharma Santi Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1947, Tahun 2025 dan penyerahan Punia Kepada Sulinggih.  sug/nbc

NARASIBALI.COM, DENPASAR – Bank Indonesia Provinsi Bali menyelenggarakan kegiatan bedah buku sebagai puncak rangkaian kegiatan World Book Day tahun 2025, pada Senin, 19 Mei 2025 bertempat di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali. Kegiatan diikuti oleh Perpustakaan Daerah Provinsi Bali, Kabupaten/Kota, para akademisi, anggota komunitas literasi dan pelajar.

Pada World Book Day tahun 2025, Bank Indonesia Provinsi Bali menghadirkan dua penulis inspiratif dari dua generasi yang berbeda. Penulis senior Bali yaitu Prof. Dr. Ir. Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, M.Si, Ketua PHRI BPD Provinsi Bali, dengan buku karya beliau yaitu “Padma Bhuwana” yang menyajikan konsep bhuwana dari perspektif makro dan mikro kosmos, serta relevansinya dalam pembangunan Bali yang berkelanjutan.

Selain itu, hadir penulis muda Bali yaitu Sdr. Putu Bagus Ade Satyawan, yang dikenal melalui karya-karya bertema self-healing, salah satunya buku populer “Menjadi Tenang di Dunia yang Berisik”. Ia berbagi pandangan tentang pentingnya ketenangan batin, refleksi diri, dan kebijaksanaan dalam menyikapi fenomena kehidupan masa kini. Kegiatan ini merupakan bagian dari program tahunan Perpustakaan Bank Indonesia Provinsi Bali dalam upaya mendukung pengembangan budaya literasi masyarakat.

 Mengusung tema “Cahya Jnana: Literasi untuk Kebijaksanaan dan Keseimbangan Kehidupan”, World Book Day tahun ini mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan literasi sebagai cahaya ilmu dalam menjadi insan manusia bijaksana, adaptif terhadap perubahan, dan mampu menjaga keseimbangan hidup di tengah dinamika zaman. Melalui bedah buku dari 2 penulis, diharapkan para peserta mampu memetik nilai dari pentingnya keseimbangan kepemimpinan dalam diri yang diimbangi dengan cinta terhadap budaya Bali.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Bapak Erwin Soeriadimadja. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan, melalui kegiatan bedah buku ini Bank Indonesia ingin menguatkan kembali semangat literasi sebagai pondasi pembangunan manusia dan bangsa, khususnya literasi keuangan, ekonomi dan digitalisasi.

Wakil Rektor III Universitas Hindu Indonesia Denpasar Dr. Drs. I Putu Sarjana M.Si, menyampaikan apresiasi untuk acara bedah buku, utamanya bisa menghadirkan penulis dari lintas generasi, yang memberikan insight mengenai konsep Padma Bhuwana sebagai paradigma pembangunan bali, secara holistic melalui zona, potensi dan integrasi untuk memelihara taksu Bali, serta pentingnya menjaga kesehatan mental khususnya bagi kalangan muda, sehingga bisa bijak dalam mengikuti perkembangan zaman.

Sebagai penutup, KPwBI Provinsi Bali mengajak seluruh peserta dan masyarakat menggiatkan budaya literasi, guna mendukung sumber daya manusia yang inklusif, book smart, street smart, dan spiritual smart salah satunya dengan memanfaatkan kunjungan perpustakaan Bank Indonesia Bali atau secara digital melalui iBi Library. tha/nbc