NARASIBALI.COM, DENPASAR – Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali Parjiman menjelaskan Indeks literasi keuangan di Bali mencapai 78,77%. Prosentase ini mengantarkan OJK Bali di ranking tiga nasional dibawah Jakarta dan Kalimantan Selatan. Sementara untuk inklusinya sudah mencapai 96,24%.
Capaian prestasi Indeks Literasi Keuanganini diungkapkan Kepala OJK Bali, Parjiman dalam acara Ngobrol bersama Update Berita (NGORTE) di Kantor OJK Bali, Selasa (15/9/2026).
Kepala OJK Bali, Parjiman mengaku tak mau terlena dengan prestasi tersebut. Pihaknya bersama jajaran dan berbagai elemen masyarakat akan terus menggenjot program tersebut. Selama ini pihaknya sudah berkolaborasi dengan empat perguruan tinggi yakni Unud, Warmadewa, Undiksa, Dyana Pura.
Untuk mendukung program tersebut, Parjiman menyebut selama tahun 2026 hingga Agustus, OJK sudah melaksanakan 11.420 kegiatan edukasi yang menjangkau lebih dari 75 ribu peserta. “Salah satu bentuk kolaborasi yang terus dikembangkan dengan perguruan tinggi yakni program KKN Literasi dan Inklusi Keuangan. Dan saat ini sudah masuk di 50 desa di Bali melibatkan hampir 700 mahasiswa,” sebut Parjiman.
Prestasi gemilang ini tentu tentu tanpa alasan. Berdasarkan hasil survei tahun 2026 yang digelar bekerja sama dengan BPS dan LPS, tingkat literasi dan inklusi keuangan di Bali melonjak tinggi hingga mampu menembus jajaran teratas secara nasional. Keberhasilan tersebut berkaitan dengan edukasi dan pemanfaatan jasa keuangan di Bali.
Tingginya angka literasi dan inklusi ini tidak lepas dari berbagai terobosan edukasi yang dilakukan OJK Bali secara berkelanjutan yang menyasar sektor pendidikan menengah atas melalui kerja sama strategis.
“Modul ajar literasi keuangan tingkat SMA/MA yang disusun bersama MGMP masuk dalam nominasi Financial Literacy Award 2026 sebagai program literasi keuangan terbaik tingkat provinsi,” pungkasnya.
Melalui capaian ini, OJK berharap mampu mendorong kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat kredit perbankan ke sektor riil, khususnya UMKM dan pariwisata.
Selain itu Parjiman juga menjelaskan industri perbankan di wilayah Bali. Secara umum masih tumbuh positif meskipun dengan laju pertumbuhan di bawah rata-rata nasional.
“Data sampai Juli 2026, secara umum industri perbankan masih positif walau di bawah rata-rata nasional dalam beberapa hal. Seperti aset misalnya secara nasional 11,73 persen tapi kita 4,73 persen,” ungkap Parjiman.
Berdasarkan data OJK, kredit UMKM di Bali tercatat mengalami peningkatan dibandingkan dengan bulan yang sama di tahun sebelumnya. “Untuk kredit UMKM di Bali itu sekitar 50,47 persen dari total kredit yang ada, posisi Juli tumbuh 6,41 persen lebih tinggi jika dibandingkan posisi Juli tahun lalu,” ungkapnya.
Terkait dengan rencana penerapan payroll alias pemindahan penyaluran gaji kalangan aparatur sipil negara (ASN) dari bank pembangunan daerah (BPD) ke bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) Parjiman menjelaskan semua itu harus dilihat secara menyeluruh dari sisi positif maupun negatif.
Jika payroll benar-benar dijalankan, menurut Parjiman hendaknya jangan sampai berimbas pada kondisi BPD setempat. Lebih dari itu penerapan payroll sejatinya menjadi momentum bagi BPD untuk berinovasi memperbaiki layanan serta memperluas jumlah nasabah di luar ASN.
Parjiman menambahkan BPD mesti siap menghadapi kondisi yang terjadi nanti sehingga mampu kian berkembang dengan berbagai inovasi. Pasaran BPD di masing-masing wilayah cukup potensial seperti menggarap masyarakat umum, kalangan swasta dan perusaaan (korporasi).
“BPD hendaknya jangan tergantung pada ASN saja. Tetapi perlu menggarap korporasi dan swasta. Termasuk mesti siap bersaing dengan bank-bank anggota Himbara dan Perbanas,” harapnya.
Parjiman mengapresiasi kinerja BPD Bali selama ini cukup baik. Di samping punya aset yang besar, Bank ‘plat merah ini’ pun memberi sumbangsih bagi pemerintah kabupaten (pemkab), pemkot dan Pemrov Bali.
Parjiman menilai BPD punya kinerja kredit sangat baik dibandingkan dengan bank-bank daerah lain di seluruh Indonesia. Penyaluran kredit produktifnya mencapai 52 persen. Sedangkan bank daerah lain tak ada yang sebesar kredit produktif BPD Bali.
Disamping itu Parjiman juga menjelaskan terhadap layanan pengaduan dan penarikan data pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) hingga Agustus 2026, tercatat ada 1.154 total pengaduan Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK).
“Dari 1.154 total pengaduan APPK, itu meningkat 265,65% (yoy). Tercatat persentasenya, 29,28% perilaku petugas penagihan; 18,98% Restrukturisasi/ relaksasi kredit/ pembiayaan/ pinjaman; dan 10,63% SLIK. Jadi laporan pengaduan APPK di Bali ini meningkatnya cukup tajam. Data kami menunjukkan sektor Fintech (Financial technology atau teknologi finansial) dan Perbankan ini pengaduannya paling banyak. Kalau kita lihat di masalah yang diadukan itu, kebanyakan memang terkait dengan perilaku petugas penagihan dan untuk apa perbankan itu restrukturisasi kredit dan juga SLIK ya?,” ujar Parjiman.
Dijelaskan pelayanan SLIK di antaranya, berdasarkan data dihimpun SLIK (9.776 orang); Online (3.848 orang); dan Walk In (5.928 orang). Terdapat pula 53 pengaduan terhadap Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) di bawah kewenangan Kantor OJK Provinsi Bali, dengan tingkat penyelesaian 98,11%. Jadi tinggal satu yang masih proses di lembaga jasa keuangan, karena kan prosesnya kita masukan di APPK, lalu kemudian nanti ditanggapi oleh Lembaga Jasa Keuangan.
Dari pengadu itu, dia memantau mau menerima atau tidak, yang disampaikan oleh LJK itu. “Kalau diterima selesai, kalau tidak akan berlanjut ke LAPS SJK (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan),” beber Parjiman
Gelaran acara Ngorte (Ngobrol Bersama Update Berita with Media) yang rutin digelar OJK Bali itu, juga dihadiri Kepala Direktorat Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsumen, dan Layanan Manajemen Strategis OJK Provinsi Bali, Irhamsah, Kepala Direktorat Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Provinsi Bali, Adityo Pamudji, Kepala Divisi Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 3 OJK Provinsi Bali, Novi Susilowati, Kepala Divisi Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 2 OJK Provinsi Bali, Zulkifli dan Kepala Divisi Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 4 OJK Provinsi Bali, Mangisi Daony R. Sinaga. tha/nbc
