NARASIBALI.COM, DENPASAR – Guna mendukung pertumbuhan ekonomi baru di Bali, Partai Golkar Provinsi Bali mendorong penambahan Bandara Bali Utara. Langkah ini dinilai penting untuk mengatasi ketimpangan ekonomi yang saat ini terpusat di Bali selatan.
Demikian ditegaskan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali I Gede Sumarjaya Linggih pada Coffee morning dengan awak media di Amarthya Eatery, Jumat (22/5/2026).
Gede Sumarjaya Linggih yang juga Anggota DPR RI Komisi VI Fraksi Partai Golkar Dapil Bali meyakini pembangunan Bandara Bali Utara akan menjadi titik balik pemerataan pembangunan di Bali. Politikus
senior yang akrab disapa Demer itu menilai proyek strategis tersebut tidak hanya membuka akses transportasi baru, tetapi juga akan memicu lahirnya pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan Bali Utara, Timur, hingga Barat.
Menurut Demer, pembangunan infrastruktur strategis seperti bandara, pelabuhan, hingga pengembangan Kawasan pariwisata mutlak diperlukan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan yang selama ini masih terpusat di Bali selatan
“Kalau airport di Bali Utara mulai dibangun, saya berani taruhan enam bulan setelah dimulai pasti minimal ada lima hotel bintang yang groundbreaking,” tegas Demer.
Legislator senior DPR RI Komisi VI yang membidangi perdagangan, investasi, perindustrian, koperasi, UKM, BUMN dan standardisasi nasional itu menilai Bali memiliki kekuatan pariwisata kelas dunia yang berbeda dibanding daerah lain di Indonesia. Karena itu, keberadaan bandara internasional investasi besar ke kawasan tersebut.
la menegaskan potensi wisata Bali Utara selama ini belum tergarap maksimal. Padahal kawasan tersebut memiliki akses lebih dekat menuju berbagai destinasi unggulan seperti Kintamani, Bedugul, Tulamben, kawasan air terjun, hingga pantai berpasir putih yang tersebar di wilayah utara dan timur Bali.
Selain potensi pegunungan dan wisata alam, panorama laut atau sea view di sepanjang pesisir Bali Utara juga dinilai memiliki daya tarik besar untuk pengembangan destinasi wisata internasional, kawasan ekonomi baru, hingga investasi sektor properti dan hospitality.
Demer menekankan, keberadaan bandara internasional di Bali Utara nantinya bukan untuk memindahkan pusat pariwisata dari selatan ke utara, melainkan membuka pilihan pintu masuk baru bagi wisatawan mancanegara agar distribusi kunjungan wisatawan lebih merata di seluruh Bali.
“Yang kita harapkan bukan perpindahan dari selatan ke utara, tetapi wisatawan luar negeri punya pilihan langsung masuk ke Bali Utara,“ ujarnya.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur strategis sejatinya bukan hanya soal konektivitas wilayah, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri, berkelanjutan, dan mampu menggerakkan ekonomi masyarakat lokal.
Wacana pembangunan Bandara Bali Utara sendiri selama ini terus menjadi isu strategis dalam upaya pemerataan pembangunan Bali. Kehadiran bandara baru dinilai menjadi solusi untuk mengurangi ketimpangan ekonomi yang masih terkonsentrasi di kawasan Bali Selatan sekaligus membuka peluang investasi dan lapangan kerja baru di wilayah utara Pulau Dewata.
Oleh sebab itu Demer mendorong pemerintah agar mulai serius mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di luar Bali Selatan sebagai langkah pemerataan pembangunan di Pulau Dewata. Hal ini tak terlepas dari ketimpangan pembangunan antara Bali Selatan dan wilayah lainnya.
Secara khusus, Demer mendorong wacana pendirian KEK sektor keuangan atau KEK Keuangan yang tengah disiapkan pemerintah di Bali agar tidak lagi dibangun di kawasan Bali Selatan. Ia meminta pengembangan kawasan ekonomi baru diarahkan ke wilayah lain seperti Bali Utara, Bali Barat, maupun Bali Timur.
Menurut Demer, pembangunan di Bali selama ini terlalu terkonsentrasi di wilayah selatan, terutama kawasan Denpasar dan Badung. Kondisi tersebut dinilai memicu berbagai persoalan klasik seperti kemacetan, kepadatan penduduk, persoalan sampah, hingga meningkatnya tekanan sosial di tengah masyarakat lokal.
“Kalau masih di Bali Selatan itu berarti menjerumuskan orang Bali pada posisi gini ratio atau ketimpangan yang tinggi. Harusnya bisa dibangun KEK di Bali Utara, tidak bisa lagi di Selatan,” ujar Demer tegas.
Selain masalah pembangunan Bandara Bali Utara Gede Sumarjaya Linggih juga menyoroti Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Menurut Demer untuk menjaga kelestarian lahan-lahan yang ada di Bali, pihaknya mengusulkan pemerintah memberikan konpensasi kepada petani yang lahannya masuk kategori Lahan Sawah Dilindungi (LSD).
“Misalnya kalau petani mendapatkan Rp10 juta dari hasil panen, ya kasih Rp30 juta supaya mereka tetap mempertahankan sawahnya,” ujar politisi yang akrab disapa Demer tersebut, Jumat (22/5/2026).
Ketua DPD Golkar Bali itu menilai petani yang mempertahankan lahan sawah sejatinya ikut menjaga sektor pariwisata Bali.
Menurutnya, bentang alam pertanian menjadi bagian penting dari daya tarik wisata Pulau Dewata sehingga pemerintah perlu memberikan perlindungan ekonomi yang layak bagi para petani.
Demer menambahkan, kebijakan perlindungan lahan sawah tidak cukup hanya dengan pembebasan pajak, tetapi juga harus dibarengi insentif nyata.
Pasalnya, banyak petani berada dalam tekanan akibat melonjaknya harga tanah di sekitar kawasan pembangunan vila dan pariwisata.
“Di sebelahnya vila-vila dibangun, harga tanah naik tinggi. Sementara petani diminta tetap mempertahankan sawahnya tanpa kompensasi yang memadai. Itu tidak adil,” katanya.
Menurut Demer, kondisi tersebut berpotensi memperlebar kesenjangan sosial di Bali. Banyak masyarakat akhirnya memilih menjual lahan karena penghasilan dari sektor pertanian dinilai tidak mampu mengimbangi kenaikan biaya hidup. tha/nbc
#NarasibaliCom
#BeritaBali
#PortalBeritaBali
#InfoBali
