NARASIBALI.COM, JAKARTA – Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil SNLIK 2025. Saat itu, indeks literasi keuangan tercatat 66,64 persen dan indeks inklusi keuangan sebesar 92,74 persen.
Kenaikan tersebut sekaligus membuat capaian nasional melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 untuk 2029. Target tersebut masing-masing sebesar 69,35 persen untuk literasi keuangan dan 93 persen untuk inklusi keuangan.
Pengumuman hasil SNLIK Tahun 2026 disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu, dan Kepala BPS Republik Indonesia Amalia Adininggar Widyasanti, di Kantor Badan Pusat Statistik, Jakarta, Senin, 10 Agustus 2026.
SNLIK bertujuan untuk mengukur indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia sebagai salah satu landasan dalam penyusunan kebijakan dan program peningkatan literasi dan inklusi keuangan.
SNLIK Tahun 2026 merupakan hasil kerja sama dan kolaborasi untuk pertama kalinya antara OJK, LPS, dan BPS. Sebelumnya, SNLIK Tahun 2024 dan 2025 dilaksanakan melalui kerja sama antara OJK dan BPS.
Kerja sama tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran kondisi literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia secara lebih komprehensif, dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan SNLIK sebelumnya, serta kebutuhan data pemerintah melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI).
Bali Masuk Tiga Besar Literasi Keuangan
Salah satu temuan menarik dalam SNLIK 2026 adalah posisi Bali yang masuk tiga besar provinsi dengan indeks literasi keuangan tertinggi di Indonesia.
Bali mencatat indeks literasi keuangan sebesar 78,77 persen, berada di bawah DKI Jakarta yang mencapai 84,01 persen dan Kalimantan Selatan sebesar 79,69 persen.
Sementara dari sisi inklusi keuangan, Bali mencatat angka 96,24 persen dan berada di peringkat keenam nasional.
Adapun tiga provinsi dengan indeks inklusi keuangan tertinggi adalah DKI Jakarta sebesar 99,74 persen, DI Yogyakarta 98,74 persen, dan Kepulauan Riau 98,43 persen.
Capaian Bali tersebut menunjukkan tingkat pemahaman dan akses masyarakat terhadap layanan keuangan relatif tinggi dibandingkan rata-rata nasional.
Survei Libatkan 75.000 Responden
SNLIK 2026 memiliki cakupan yang jauh lebih luas dibandingkan survei sebelumnya. Survei dilakukan di 38 provinsi dan mencakup seluruh 514 kabupaten/kota di Indonesia.
Jumlah responden mencapai 75.000 orang berusia 15 hingga 79 tahun. Sementara SNLIK 2024 dan 2025 masing-masing melibatkan 10.800 responden di 120 kabupaten/kota pada 34 provinsi.
Pendataan lapangan berlangsung pada 26 Januari hingga 18 Februari 2026 melalui wawancara tatap muka menggunakan metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI).
Pelaksanaan survei melibatkan 3.480 petugas. Dalam SNLIK 2026, literasi keuangan diukur melalui sejumlah parameter, yakni pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap dan perilaku. Sementara inklusi keuangan diukur berdasarkan penggunaan produk dan layanan jasa keuangan.
Perkotaan Masih Unggul dari Perdesaan
Hasil survei menunjukkan adanya kesenjangan literasi dan inklusi keuangan berdasarkan wilayah tempat tinggal.
Masyarakat perkotaan memiliki indeks literasi keuangan sebesar 72,54 persen dan inklusi keuangan 95,47 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan masyarakat perdesaan yang masing-masing mencapai 64,42 persen dan 90,39 persen.
Perbedaan juga terlihat berdasarkan tingkat pendidikan. Semakin tinggi pendidikan masyarakat, semakin tinggi pula tingkat literasi dan inklusi keuangannya.
Indeks literasi masyarakat yang tamat perguruan tinggi mencapai 93,46 persen. Sementara kelompok yang tidak atau belum pernah sekolah maupun tidak tamat SD/sederajat hanya mencapai 45,23 persen.
Untuk inklusi keuangan, kelompok tamat perguruan tinggi mencapai 99,49 persen, sedangkan kelompok tidak atau belum pernah sekolah/tidak tamat SD/sederajat sebesar 85,80 persen.
Kelompok Usia Produktif Paling Tinggi
Dari sisi usia, kelompok 26-35 tahun mencatat indeks literasi keuangan tertinggi, yakni 78,70 persen. Sementara indeks inklusi keuangan kelompok usia yang sama mencapai 96,27 persen.
Kelompok usia 18-25 tahun mencatat literasi 73,32 persen dan inklusi 95,69 persen. Sedangkan kelompok usia 36-50 tahun memiliki literasi 73,81 persen dan inklusi 94,76 persen.
Sebaliknya, kelompok usia 15-17 tahun memiliki literasi keuangan 56,04 persen dan kelompok usia 51-79 tahun sebesar 60,01 persen. Temuan tersebut menjadi perhatian karena kelompok usia muda maupun lanjut usia masih berada di bawah rata-rata nasional.
Literasi Keuangan Syariah Masih Rendah
SNLIK 2026 juga menunjukkan adanya perbedaan cukup besar antara literasi dan inklusi keuangan konvensional dengan sektor keuangan syariah.
Indeks literasi keuangan konvensional mencapai 69,57 persen dengan inklusi sebesar 93,53 persen. Sementara indeks literasi keuangan syariah baru mencapai 43,07 persen dan inklusi keuangan syariah sebesar 13,24 persen.
Data tersebut menunjukkan masih terbukanya ruang untuk meningkatkan pemahaman sekaligus akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan syariah.
Pengetahuan tentang LPS Belum Merata
Dari sisi penjaminan simpanan, SNLIK 2026 menemukan bahwa sebanyak 62,51 persen pemilik rekening mengetahui bahwa simpanannya dijamin. Namun, hanya 46,31 persen yang mengenal LPS sebagai lembaga penjamin.
Pengetahuan masyarakat mengenai penjaminan polis juga masih rendah. Hanya 12,47 persen pemilik produk asuransi non-Penyelenggara Program Jaminan Sosial yang mengetahui mengenai penjaminan polis.
Kondisi tersebut menunjukkan tantangan literasi LPS tidak hanya berkaitan dengan peningkatan awareness, tetapi juga memastikan masyarakat memahami hubungan antara simpanan yang dijamin, LPS sebagai lembaga penjamin, serta mekanisme penjaminan.
Berdasarkan segmentasi, sebanyak 38,8 persen masyarakat sudah mengetahui penjaminan simpanan sekaligus mengenal LPS. Sebanyak 23,7 persen mengetahui penjaminan simpanan tetapi belum mengenal LPS.
Kemudian, 7,5 persen masyarakat mengenal LPS tetapi belum memahami penjaminan simpanan. Sementara 30 persen masyarakat belum mengetahui penjaminan simpanan maupun LPS. Kelompok terakhir menjadi salah satu prioritas utama program literasi LPS ke depan.
Edukasi Keuangan Akan Lebih Terarah
Hasil SNLIK 2026 menjadi rujukan OJK, LPS dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun kebijakan serta program literasi dan inklusi keuangan.
Program edukasi akan semakin diarahkan kepada kelompok masyarakat yang tingkat literasi dan inklusinya masih berada di bawah angka nasional, antara lain masyarakat perdesaan, kelompok usia 15-17 tahun dan 51-79 tahun, masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah, petani, nelayan, pelajar, mahasiswa, serta masyarakat yang belum bekerja.
LPS juga akan mengarahkan program literasi agar lebih tepat sasaran, pesan, kanal, lokasi dan pendekatan.
Program edukasi tidak lagi hanya berorientasi pada banyaknya masyarakat yang dijangkau, tetapi pada seberapa tepat kelompok sasaran yang mendapatkan edukasi dan seberapa baik pemahaman yang terbentuk setelah program tersebut dilakukan.
Dengan meningkatnya literasi dan inklusi keuangan, pemerintah berharap masyarakat semakin mampu menggunakan produk dan layanan jasa keuangan secara tepat. Penguatan pemahaman tersebut juga dinilai penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendukung ketahanan serta stabilitas sistem keuangan nasional. tha/nbc
