NARASIBALI.COM, DENPASAR – Berdasarkan rilis BPS Provinsi Bali tanggal 2 November 2026, Provinsi Bali secara bulanan pada Oktober 2026 mengalami inflasi sebesar 0,25% (mtm), lebih rendah dibandingkan bulan September yang mengalami inflasi sebesar 0,32% (mtm). Inflasi bulanan Provinsi Bali terutama didorong oleh terbatasnya pasokan pangan, khususnya beberapa komoditas hortikultura, seiring terbatasnya produksi pada musim kemarau di tengah fenomena El Niño.
Gangguan distribusi BBM yang terjadi secara sementara pada pertengahan Oktober turut memberikan tekanan terbatas terhadap kelancaran distribusi barang di beberapa wilayah. Sementara itu, kenaikan harga daging babi terjadi di tengah terbatasnya pasokan dan tingginya permintaan pasar. Secara tahunan, inflasi Provinsi Bali meningkat dari 3,79% (yoy) pada September 2026 menjadi 3,87% (yoy).
Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,23% (yoy). Secara tahun kalender, inflasi Bali juga mengalami kenaikan dari 2,49% (ytd) menjadi sebesar 2,74% (ytd). Dengan capaian tersebut, pengendalian inflasi pada dua bulan terakhir tahun 2026 perlu terus diperkuat agar inflasi Provinsi Bali tetap berada dalam rentang sasaran 2,5%±1% pada akhir tahun.
Secara spasial, seluruh Kabupaten/Kota IHK di Bali mengalami inflasi bulanan pada Oktober 2026. Kabupaten Badung mencatatkan inflasi bulanan tertinggi sebesar 0,52% (mtm) atau inflasi tahunan sebesar 4,16% (yoy). Selanjutnya Kota Denpasar mengalami inflasi bulanan sebesar 0,18% (mtm) atau inflasi tahunan sebesar 3,63% (yoy), diikuti Kabupaten Tabanan sebesar 0,16% (mtm) atau inflasi tahunan sebesar 4,35% (yoy), serta Singaraja sebesar 0,10% (mtm) atau inflasi tahunan sebesar 3,67% (yoy).
Berdasarkan komoditas, secara bulanan inflasi pada Oktober 2026 bersumber dari peningkatan harga cabai merah, cabai rawit, sawi hijau, kol putih/kubis, buncis, daging babi, dan laptop/notebook. Inflasi lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga daging ayam ras, bawang merah, bawang putih, tongkol diawetkan, dan ikan tongkol/ikan ambu-ambu.
Bank Indonesia Provinsi Bali terus mendukung berbagai langkah strategis TPID se-Bali, salah satunya melalui penguatan pemantauan harga dan intensifikasi operasi pasar agar capaian inflasi Provinsi Bali pada akhir tahun dapat terjaga pada rentang sasaran 2,5±1%. Ke depan, beberapa risiko yang perlu diperhatikan antara lain berlanjutnya El Niño kuat hingga awal 2027 dan mundurnya awal musim hujan, dengan sebagian besar wilayah Bali diprakirakan baru memasuki musim hujan pada Desember 2026, yang berpotensi menghambat pemulihan produksi serta pasokan pangan, khususnya komoditas tanaman pangan utamanya Padi.
Selain itu, tingginya harga energi global di tengah berlanjutnya ketegangan geopolitik dunia berpotensi meningkatkan biaya distribusi dan tekanan harga pada sejumlah komoditas. Sementara itu, normalisasi harga sejumlah komoditas pangan setelah kenaikan pada bulan sebelumnya serta potensi pemulihan pasokan hortikultura secara bertahap diprakirakan dapat menahan tekanan inflasi pada November 2026.
Dalam memperkuat pengendalian inflasi ke depan, Bank Indonesia Provinsi Bali terus memperkuat sinergi dan inovasi bersama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali dengan upaya TPID yang berfokus pada 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
Adapun langkahlangkah implementasinya diantaranya melalui Rakor Inflasi TPIP-TPID, intensifikasi Gerakan Pangan Murah (GPM), pemantauan harga secara berkala, fasilitasi distribusi pangan dan optimalisasi kerja sama antardaerah melalui Perumda Pangan, pemberian bantuan sarpras kepada kelompok tani, serta penguatan koordinasi dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat.
Melalui berbagai langkah tersebut, inflasi Bali pada tahun 2026 diprakirakan tetap terkendali dan berada dalam kisaran sasaran nasional sebesar 2,5%±1%. tha/nbc
