NARASIBALI.COM, DENPASAR – “Pemerintah butuh masukan kritis yang membangun agar kebijakan benar-benar prorakyat. Pemuda harus hadir sebagai check and balance, sekaligus mengajak rekan sejawat menghindari politisasi adat dan tetap menjaga budaya Bali,” Agung Bagus Pratiksa Linggih pada seminar bertajuk “Peran Pemuda Bali: Menguatkan Identitas dan Arah Bali di Masa Mendatang” yang digelar DPD Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Bali di Sekretariat DPD I Partai Golkar Bali, Jumat (24/4/2026).
Seminar yang dipandu Rhesa Anggara menghadirkan Ketua DPD AMPI Bali yang juga Ketua Komisi II DPRD Bali Agung Bagus Pratiksa Linggih, akademisi Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas), Kiki Syah dan Ketua Forum Alumni KMHDI Bali, I Ketut Sae Tanju berlangsung atraktif mengusung thema Peran Pemuda Bali: Menguatkan Identitas dan Arah Bali di Masa Mendatang” diikuti kalangan generasi muda dan mahasiswa di Kota Denpasar. Menariknya, dalam seminar ini melahirkan gagasan jitu untuk meningkatkan peran generasi muda untuk menjaga jati diri Pulau Bali. Bahkan pemuda didorong menjadi mitra kritis pemerintah.
Agung Bagus Pratiksa Linggih yang akrab dipanggil Ajus Linggih itu menyebut generasi muda Bali dinilai memegang peran strategis dalam menjaga identitas budaya sekaligus menentukan arah pembangunan Bali ke depan.
Ajus Linggih menegaskan pelestarian adat dan budaya Bali tidak bisa dilepaskan dari kesadaran generasi muda. Ia mengajak anak muda menjawab tantangan klasik yang kerap muncul, mulai dari keterbatasan waktu, biaya, hingga persepsi relevansi budaya di era modern.
Ajus Linggih menilai budaya Bali tetap memiliki posisi penting dalam kehidupan masyarakat, baik secara spiritual maupun ekonomi. Bahkan, menurutnya, kekuatan ekonomi Bali sangat bergantung pada keberlangsungan nilai-nilai budaya.“Adat budaya Bali sangat relevan di seluruh elemen kehidupan kita, baik dari ekonomi maupun spiritual,” tegasnya.
Berkaitan dengan hal tersebut Ajus Linggih ini menjelaskan arah pembangunan Bali ke depan sangat ditentukan oleh keputusan politik. Karena itu, keterlibatan aktif pemuda dalam mengawal kebijakan menjadi kunci agar identitas Bali tetap terjaga di tengah dinamika pembangunan.
Akademisi Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas), Kiki Syah, menilai Bali saat ini berada pada titik persimpangan penting dalam menentukan arah pembangunan jangka panjang.
Menurutnya, Bali dihadapkan pada dua pilihan strategis: memperkuat karakter agraris berbasis swasembada pangan atau bergerak menuju konsep modern island seperti Singapura.
“Kalau agraria yang dipilih, maka sektor pertanian harus diperkuat dan alih fungsi lahan harus dikendalikan. Tapi kalau menuju modern island, regulasinya harus tetap berpijak pada konsep Tri Hita Karana,” jelasnya.
Ia juga menyoroti dampak pembangunan masif yang memicu lonjakan harga tanah dan berpotensi menyulitkan generasi muda, khususnya Gen Z.
Sementara itu, akademisi Fakultas Hukum Undiknas, Kiki Syah, menilai penguatan identitas Bali membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, tidak ada satu pihak pun yang bisa bekerja sendiri dalam menentukan arah masa depan Bali.
“Harus ada ruang kolaborasi antara akademisi, legislatif, eksekutif, mahasiswa, hingga masyarakat sipil. Pendekatannya harus inklusif agar arah pembangunan Bali bisa disepakati bersama,” jelasnya. tha/nbc
Dalam seminar yang diikuti anggota AMPI Bali, akademisi, serta mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Bali, menyimpulkan bahwa sepakat bahwa masa depan Bali sangat ditentukan oleh kemampuan generasi muda menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya, penguatan ekonomi, dan arah pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah pun diharapkan hadir melalui kebijakan dan dukungan anggaran yang berpihak pada penguatan identitas Bali.
Bahkan untuk menindaklanjuti hasil seminar tersebut, para narasumber mendorong generasi muda terus bergerak sebagai mitra kritis pemerintah. “Kita kritis terhadap pemerintah bukan tidak senang atau membenci, tetapi kerena keterbatasan waktu dan ruang, sehingga mereka memanfaatkan media atau media sosial. Oleh sebab itu Pemerintah harus bisa menerima sebagai bahan introspeksi terhadap kebijakan yang dilaksanakan. Kritik dari masyarakat harus dipandang sebagai bentuk perhatian, bukan serangan,” tegas Ketua Forum Alumni KMHDI Bali, I Ketut Sae Tanju berapi-api. tha/nbc
